MATARAM radarntb.com – Ditengah kerumunan, ada yang kirim Map Merah untuk Puan Maharani, sesaat sebelum memasuki Mobil, ketika akan meninggalkan Kantor DPD PDIP NTB, Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Sabtu (27/8/2022).
Sebagai informasi, Ketua DPR RI sekaligus Ketua UMUM DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke NTB, pada Sabtu (27/8/2022) ini.
Salah satu agenda kunjungan kerja Puan Maharani di NTB yakni, datang ke kantor DPD PDIP NTB, Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sesaat sebelum Puan Maharani masuk mobil untuk meninggalkan kantor DPD PDI Perjuangan NTB, ditengah kerumunan, seseorang menyodorkan Map kepadanya.
Belakangan diketahui Map Merah untuk Puan Maharani itu milik BEM Universitas Negeri Mataram (Unram).
Saat itu dibawa oleh Ketua BEM Universitas Negeri Mataram (Unram) Yudistira dan Hamzan Watoni menteri sosial politik Bem Unram.
“iya, kami yang punya Map Merah itu, sengaja kami kirim agar Puan Maharani Membacanya,” kata Yudistira kepada radarntb.com selepas kunjungan Puan Maharani di Kantor DPD PDI NTB.
Map yang dikirim oleh BEM Unram kepada Puan Maharani itu berisi, sejumlah pernyataan sikap dan permintaan.
Yudistira menceritakan, isi Map itu terkait segala bentuk permasalah yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat, sperti PMK, RKUHP, UU Cipta Kerja, Sisdiknas, rencana kenaikan harga BBM dan lain sebagainya.
“isi Map yang kami berikan untuk Puan Maharani itu semua permaslahan yang akan dan sedang dihadapi seperti PMK, RKUHP, Sisdiknas, UU Cipta Kera, Rencana kenaikan BBM dan lain sebagainya,” ungkap Yudistira.
Ia berharap, Puan Maharani membaca isi Map yang ia kirim itu, sebagai perwakilan suara mahasiswa Universitas Negeri Mataram.
“kami berharap, Puan Maharani menyampaikan kepada presiden tentang tuntutan kami yang tertulis didalam Map tersebut,” harapnya.
Seperti halnya harga BBM yang rencananya akan dinaikkan oleh Presiden, mereka meminta untuk tidak menaikkannya.
Selian itu, permintaan yang paling menonjol dalam Map itu, tentang penolakan mereka terhadap perubahan RKUHP.
Mereka mendesak pemerintah untuk mengindahkan suara merka yang tertuang dalam map itu.
Jika pemerintah tidak mengindahkan isi map itu, merka akan mencari alternatif lain supaya suara mereka didengar.
“jika permintaan kami tidak diindahkan, kami akan mencari alternatif lain untuk menyuarakan tuntutan kami itu,” pungkasnya.
