MATARAM, radarntb.com – Di tengah upaya masif membangun daerah, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menggarisbawahi sebuah paradigma baru dalam penanganan masalah sosial, Dalam Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB yang berlangsung di Mataram pada Jumat (23/1/2026), Gubernur Iqbal memposisikan Pemerintah Provinsi sebagai “dirigen”.
Sebagai dirigen,, Ia menegaskan bahwa kunci utama dalam menghapus kemiskinan ekstrem bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan adanya orkestrasi dan kolaborasi terpadu antara pemerintah dan seluruh mitra pembangunan.
Peran dirigen ini diambil untuk memastikan seluruh intervensi program dari berbagai pihak dapat bergerak selaras, harmoni, dan tepat sasaran, terutama di 106 desa prioritas yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem akan menjadi pilar utama pembangunan NTB dalam lima tahun ke depan. Ia menekankan bahwa kemiskinan adalah masalah fundamental yang harus tuntas sebelum pemerintah menangani persoalan sosial lainnya.
“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar. Jika fondasinya belum kokoh, persoalan lain akan terus bermunculan,” tegas Gubernur Iqbal di hadapan para perwakilan mitra pembangunan.
Beliau juga menyoroti fakta sejarah bahwa mitra pembangunan telah hadir di NTB selama puluhan tahun. Namun, efektivitasnya seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi yang terstruktur.
“Persoalannya adalah lack of orchestration. Tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Selama ini, masing-masing pihak cenderung berjalan sendiri-sendiri dengan agendanya masing-masing,” tandasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi NTB kini mengimplementasikan program “Desa Berdaya”. Program ini dirancang sebagai upaya penanganan kemiskinan secara terintegrasi.
Gubernur menjelaskan bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai masalah kompleks, seperti tingginya angka pernikahan usia dini di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau sepotong-sepotong.
Untuk mendukung sinkronisasi ini, Pemprov NTB berkomitmen menyediakan basis data yang akurat mengenai profil dan kebutuhan spesifik di 106 desa tersebut. Dengan data yang transparan, mitra pembangunan diharapkan dapat menyelaraskan program kerja mereka tanpa ada tumpang tindih (overlapping).
“Pemerintah provinsi bertugas menyediakan data dan memberikan arahan strategis. Teman-teman mitra pembangunanlah yang memainkan alat musiknya. Namun, yang terpenting adalah iramanya harus sama agar menghasilkan simfoni kesejahteraan bagi rakyat,” jelasnya mengibaratkan sinergi tersebut seperti sebuah pementasan orkestra.
Menariknya, Gubernur Iqbal memposisikan sektor-sektor unggulan NTB, seperti ketahanan pangan dan pariwisata, bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen (tools).
Strategi ini memastikan bahwa setiap kemajuan di sektor pariwisata atau pertanian harus berdampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta kesepahaman yang solid. Dengan bekerja secara terpadu, Pemerintah Provinsi NTB optimis dapat mengubah wajah 106 desa prioritas tersebut dan mewujudkan visi NTB yang benar-benar bebas dari kemiskinan ekstrem di masa depan.
