LOMBOK UTARA radarntb.com – Menjelang pemilihan serentak tahun 2024, Kabupaten Lombok Utara telah dikategorikan sebagai wilayah dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) rawan sedang.
Status ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran yang perlu diwaspadai oleh berbagai pihak. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Utara bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan kejujuran proses pemilu melalui berbagai langkah preventif.
Ketua Bawaslu Lombok Utara melalui Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Ria Sukandi, mengatakan sejak dimulainya tahapan Pemilihan Serentak, Bawaslu telah dua kali melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan pencegahan.
“Kami melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh adat, dan pemuda lintas desa untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Kegiatan ini akan diperluas dengan melibatkan kepala desa melalui Asosiasi Kepala Desa (AKAD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwakili oleh pejabat terkait dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM),” ujar Ria Sukandi.
Bawaslu Lombok Utara telah menginisiasi sejumlah langkah preventif untuk menekan potensi pelanggaran pemilu.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu.
“Belajar dari pengalaman pemilu lalu, di beberapa daerah terdapat kasus intimidasi terhadap jajaran Bawaslu. Kami tidak ingin hal serupa terjadi di Lombok Utara. Oleh karena itu, kami mengedepankan cara-cara yang saling menghargai dalam menanggapi dinamika yang muncul selama pelaksanaan Pilkada ini,” jelasnya.
Sejak dimulainya tahapan pemilihan, Bawaslu telah dua kali mengadakan kegiatan yang melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh adat, dan pemuda lintas desa. Melalui partisipasi ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil semakin meningkat.
Bawaslu juga menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa dalam menjaga pemilu yang adil. Hal ini mencakup larangan terlibat aktif dalam kampanye politik atau politik praktis.
Bawaslu Lombok Utara akan memberikan perhatian khusus terhadap netralitas ASN, mengingat beberapa kasus pelanggaran serupa pernah terjadi pada pemilihan sebelumnya.
Selain itu, Bawaslu sedang menyusun pemetaan kerawanan terkait potensi intervensi terhadap penyelenggara pemilu, sebagai langkah pencegahan intimidasi.
Bawaslu Lombok Utara menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, Polri, dan TNI, dalam menjaga netralitas selama pemilu.
Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta, berbagai tindakan kolaboratif dan preventif dibahas untuk meminimalisir pelanggaran.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu memastikan suasana pemilu yang aman, jujur, dan adil, serta meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi.
Kami akan memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai aturan, serta meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi,” tutupnya. (Ten*)
