MATARAM, RadarNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD NTB, Senin (30/03/2026). Dokumen ini menjadi rapor penting sekaligus evaluasi tahun pertama bagi pemerintahan periode 2025–2030 dalam mengawal visi besar daerah.
Di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika nasional, Pemprov NTB di bawah nakhoda baru menunjukkan taringnya dalam menjaga stabilitas ekonomi “Bumi Gora”.
Dalam laporannya, Pemprov NTB menegaskan komitmennya terhadap visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”. Visi ini bukan sekadar jargon, melainkan diejawantahkan dalam tiga prioritas utama:
-
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem secara masif.
-
Peningkatan Ketahanan Pangan yang mandiri.
-
Transformasi Pariwisata ke level internasional.
Capaian makroekonomi NTB sepanjang 2025 memperlihatkan tren resiliensi yang luar biasa. Meski sektor pertambangan mengalami kontraksi tajam yang sempat menekan angka pertumbuhan riil ke posisi minus 1,47 persen di awal masa jabatan, Pemprov NTB berhasil membalikkan keadaan.
Data menunjukkan, pertumbuhan ekonomi NTB tanpa sektor tambang sukses menembus angka 8,33 persen. Sementara jika dikalkulasikan dengan sektor tambang, angka pertumbuhan berada di level 3,22 persen.
Ketangguhan ini didorong oleh moncernya sektor-sektor alternatif, mulai dari industri pengolahan, pariwisata yang kembali bergairah, pertanian, hingga penguatan jasa keuangan.
Pemprov NTB mengakui adanya pergeseran asumsi dasar perencanaan. Awalnya, target pertumbuhan 6 persen dipatok dengan asumsi faktor eksternal dianggap konstan (ceteris paribus). Namun, realita di lapangan justru menyuguhkan tantangan berat akibat anjloknya sektor tambang.
“Meskipun titik awal pertumbuhan riil sempat berada di posisi negatif akibat kontraksi tambang, roda ekonomi tetap berputar tangguh berkat sektor-sektor produktif lainnya,” tulis laporan resmi Pemprov NTB tersebut.
Penyampaian LKPJ ini menjadi bukti transparan bagaimana pemerintah daerah menavigasi anggaran di tengah ketidakpastian. Dengan fondasi ekonomi non-tambang yang kuat, Pemprov NTB optimis target-target strategis di tahun-tahun mendatang akan tercapai lebih progresif demi kesejahteraan masyarakat NTB.
