MATARAM, radarntb.com — Seiring kembali beroperasinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (20/7/2026), Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah taktis dengan memperketat sistem pengawasan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola berjalan akuntabel, standar gizi terjaga, dan rantai pasok pangannya benar-benar berpihak kepada para petani, peternak, serta nelayan lokal.
Arahan strategis tersebut disampaikan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, melalui Kepala Dinas Kominfotik sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, di Mataram, Ahad (19/7/2026).
Pria yang akrab disapa Aka ini mengungkapkan bahwa Pemprov NTB menyambut positif langkah penyempurnaan tata kelola yang digulirkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB dipastikan akan taat asas demi mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Gubernur juga memandang penyempurnaan tata kelola ini sebagai langkah positif. Program sebesar MBG harus dibangun di atas tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat, sekaligus memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Aka.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov telah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama Satgas terkait untuk mengawal ketat jalannya program. Pengawasan mencakup pemeriksaan mutu bahan pangan, pemenuhan standar gizi anak, kelancaran distribusi, hingga tingkat kepatuhan operasional SPPG.
Tidak hanya berfokus pada kualitas makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat, Pemprov NTB juga menekankan keadilan dalam rantai pasok. Bahan baku utama MBG didorong agar menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal di daerah.
“Jangan sampai ada praktik yang justru mengurangi manfaat program, termasuk mencari keuntungan yang tidak wajar dari harga bahan pangan. Program ini harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat sekaligus membuka ruang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal,” tegas Aka.
Gubernur NTB turut memberikan instruksi tanpa kompromi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menindak unit layanan yang melanggar ketentuan. Pendekatan pembinaan tetap dikedepankan, namun tindakan tegas menanti jika pelanggaran terus berulang.
“Kalau masih bisa dibina, lakukan pembinaan. Tetapi kalau tetap tidak mematuhi ketentuan, laporkan kepada Badan Gizi Nasional agar dilakukan evaluasi. Jika memang tidak layak lagi beroperasi, pemerintah daerah dapat mengusulkan penghentian operasional sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta pengawasan yang semakin ketat ini, Pemprov NTB optimistis Program MBG tidak hanya sukses meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Bumi Gora.
