MATARAM, Radar NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD NTB. Dokumen strategis ini menjadi pijakan awal penyusunan APBD tahun depan.
Penyerahan dokumen dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), mewakili Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Tambora, Kantor DPRD NTB, Selasa (14/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Umi Dinda mengungkapkan bahwa Pemprov NTB mengusung tema pembangunan APBD 2027: “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”
“Tema ini menjadi komitmen Pemprov NTB agar penyusunan program dan alokasi anggaran berfokus pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dampaknya dirasakan secara nyata dan berlanjut,” tegas Umi Dinda.
Meski kapasitas fiskal daerah pada 2027 diproyeksikan semakin menguat, Pemprov NTB tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan transparansi. Anggaran akan diprioritaskan untuk belanja wajib, belanja terikat (earmarked), serta program strategis daerah.
Umi Dinda juga menggarisbawahi pentingnya menjaga sinergi dengan pemerintah pusat. Salah satunya melalui optimalisasi infrastruktur pendukung seperti Bendungan Meninting untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, momentum event besar seperti suksesnya Pocari Sweat Run Lombok 2026, gelaran MotoGP Mandalika 2026, hingga persiapan Porprov XII NTB dan PON XXII 2028 terus dipacu untuk membangkitkan UMKM serta ekonomi lokal.
“Kami berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD dapat berjalan konstruktif dan rampung tepat waktu, sehingga APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pendorong kesejahteraan masyarakat NTB,” tutupnya.
