MATARAM, radarntb.com-Proyek Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Desa Ekas Buana, Lombok Timur (Lotim) masih mengambang. Program ini semula dicanangkan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB belum bisa memastikan apakah program tersebut bakal direalisasikan. ”Saya belum tahu apakah proyek ini bisa terealisasi, kita menunggu kebijakan pemerintah pusat,” kata Kadislutkan NTB Muslim.
Ia mengatakan, pembangunan Kalamo Desa Ekas Buana, jika dilihat dari sisi perencanaannya, sudah lama masuk ke program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Begitu juga dari sisi nomenklatur kebijakan. ”SK menteri juga sudah ada, tetapi kita belum tahu apakah SK itu berpotensi di revisi atau tidak, atau tetap dilanjutkan, ini juga kita tunggu,” jelasnya.
Meski semua keputusan, tetap berada di tangan pemerintah pusat, pemprov tetap berharap Kalamo di Desa Ekas Buana bisa terealisasi. Apalagi dokumen pendukung seperti Detail Engineering Design (DED), yang memuat perencanaan teknis yang berisi gambar, spesifikasi, volume, dan biaya pekerjaan, hingga masterplan sudah klir.
“Mudah-mudahan ya, terlebih Presiden Prabowo lebih condong memperkuat ketahanan pangan Nasional, soal pangan ini bukan saja masalah beras, tetapi juga komoditas perikanan,” kata Muslim.
Mengacu rencana KKP, proyek Kalamo mengedepankan penataan kawasan pesisir, yang didukung berbagai sarana dan prasarana pengembangan kampung nelayan, yang dapat dikelola dan menghasilkan nilai ekonomi.
Seperti membangun Cold Storage, pabrik es, rehabilitasi dermaga. Pemerintah juga berencana membangun Satuan Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBM), rehabilitasi kantor koperasi, belum lagi program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat serta yang lainnya.
“Banyak hal yang dukung dari program Kalamo ini, semuanya tentu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” kata dia.
Semuanya sarpras yang akan dibangun, menjadi satu bagian yang saling melengkapi, intinya ada pelayanan yang terintegrasi.
“Kebijakan ini punya dampak positif bagi masyarakat kita, sekali lagi kita sudah siap, secara legalitas formal juga siap, mudah-mudahan pak menteri masih menganggap itu bagian dari yang perlu dituntaskan di tahun 2025, paling tidak ini bisa dilirik,” tandasnya.
