MATARAM, radarntb.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tonggak penting bagi penguatan sinergi antara pemerintah dan kaum pekerja. Dalam dialog May Day bertajuk “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” yang digelar di Kantor Disnakertrans Provinsi NTB, Jumat (1/5/2026), Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal secara terbuka menegaskan komitmennya untuk membangun kebijakan daerah yang lebih inklusif.
Gubernur Iqbal mengakui adanya kekurangan dalam penyusunan regulasi sebelumnya yang belum maksimal melibatkan elemen buruh. Kedepan, ia memastikan setiap Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja wajib mendapatkan masukan langsung dari serikat buruh.
“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Kadis hingga asisten, tolong ingatkan saya. Dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi kami dalam merumuskan klausul kesejahteraan,” tegas Iqbal yang disambut hangat para perwakilan buruh.
Selain persoalan regulasi, Gubernur juga menyoroti pentingnya pengawasan lapangan yang kuat. Ia mendesak realisasi fasilitas kendaraan operasional dan tambahan anggaran bagi tim pengawas ketenagakerjaan agar mereka dapat bekerja maksimal.
Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), Iqbal memilih pendekatan yang realistis dan berorientasi pada implementasi.
“Saya lebih memilih menaikkan upah secara moderat namun dibarengi pengawasan ketat agar semua perusahaan benar-benar membayarnya, daripada naik drastis tapi hanya di atas kertas,” jelasnya.
Satu poin krusial yang dipaparkan Gubernur adalah perlindungan bagi PMI asal NTB melalui skema pembiayaan baru. Untuk memutus rantai ketergantungan pada rentenir, Pemprov NTB menggandeng Bank NTB Syariah dan perusahaan pemberi kerja seperti Felda serta Sime Darby.
“Seluruh biaya keberangkatan, mulai dari paspor hingga uang makan, akan ditalangi oleh Bank NTB Syariah melalui skema KUR PMI bunga rendah. Nantinya penggantian biaya dari perusahaan langsung disetorkan ke bank, sehingga PMI berangkat tanpa beban utang,” urai Iqbal.
Tak berhenti di sana, Gubernur juga menginisiasi pendampingan wealth management melalui kerja sama dengan perbankan di luar negeri agar gaji PMI dapat dikelola untuk tabungan keluarga dan modal usaha. Bahkan, Pemprov NTB tengah merancang boarding school bagi anak-anak PMI guna menjamin tumbuh kembang dan pendidikan mereka.
“Di sekolah berasrama ini, anak-anak PMI akan dibentuk karakternya. Jika nantinya mereka memilih menjadi PMI, mereka akan menjadi pekerja yang memiliki keahlian tinggi, bukan pekerja kasar,” imbuhnya.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., menitipkan pesan mendalam terkait perlindungan buruh perempuan. Mengingat lebih dari 50 persen tenaga kerja migran NTB adalah perempuan, Wagub mendorong penguatan aturan terkait jam kerja dan fasilitas pendukung.
“Saya menitipkan satu harapan kepada Pak Gubernur, khususnya bagi para buruh perempuan agar mendapatkan perhatian. Perempuan selain sebagai pekerja, mereka juga kepala rumah tangga, istri, dan seorang ibu,” ujar Wagub penuh empati.
Ia menekankan bahwa May Day harus menjadi momentum evaluasi tahunan bagi pemerintah untuk hadir di tengah persoalan nyata buruh di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Kehadiran lengkap jajaran pimpinan daerah dalam dialog ini pun mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti.
“Sepanjang sejarah May Day di NTB, baru kali ini dihadiri lengkap oleh Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, hingga jajaran Kepala Dinas. Ini momen luar biasa,” ungkap Lalu Wira.
Ia menegaskan kesiapan serikat buruh untuk mengawal janji pemerintah terkait pelibatan dalam penyusunan Perda.
“Jika upah buruh tidak diperjuangkan, maka visi kemakmuran itu akan terasa jauh dari kenyataan. Kami siap bersinergi untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem,” pungkasnya menutup dialog may day bersejarah tersebut.
