MATARAM, RadarNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB bergerak cepat membangun fondasi kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data akurat. Langkah ini diwujudkan dengan mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku usaha, pelaku UMKM, asosiasi bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan gelaran akbar Sensus Ekonomi 2026.
Komitmen kolaboratif tersebut mengemuka secara kuat dalam agenda Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026. Acara strategis ini diinisiasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026).
Agenda penting ini menghadirkan jajaran narasumber berkompeten, di antaranya Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal yang hadir mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin, serta perwakilan Ketua KADIN NTB Ir. Hasmudin. Sebanyak 60 peserta dari berbagai unsur perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS, hingga PT Pos Indonesia turut andil dalam menyatukan visi pendataan ekonomi nasional ini.
Kepala Diskominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, dalam laporan resminya menegaskan bahwa ketersediaan data statistik yang berkualitas dan valid merupakan kebutuhan mutlak dalam menyusun, mengevaluasi, sekaligus mengarahkan roda pembangunan daerah.
Pria yang akrab disapa Aka ini menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik sepuluh tahunan biasa. Lebih dari itu, agenda ini merupakan instrumen taktis untuk mengukur kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi lokal, serta memastikan setiap kebijakan stimulus yang dikeluarkan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026 ini, Provinsi NTB diharapkan mengantongi basis data yang jauh lebih presisi untuk membangun daerah, memetakan potensi usaha, serta memperkuat arah kebijakan makro ke depan demi mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia,” ujar Aka di hadapan para peserta.
Pada kesempatan yang sama, Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal memaparkan sebuah capaian yang menggembirakan. Kondisi ekonomi NTB dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif serta memiliki daya tahan (resilience) yang cukup kokoh di tengah dinamika nasional.
Faozal mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan I Tahun 2026 sukses melesat hingga menyentuh angka 13,64 persen. Lonjakan performa ini ditopang kuat oleh sektor-sektor andalan seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, serta geliat pariwisata yang kian bergairah.
“Pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat sebesar 13,64 persen ini kualitasnya harus terus kita jaga. Dan menjaga kualitas pertumbuhan itu hanya bisa dilakukan melalui kebijakan yang berbasis data akurat serta kondisi riil di lapangan, agar pembangunan tidak salah sasaran,” papar Faozal.
Ia pun mengimbau dan mengajak seluruh pelaku usaha serta elemen masyarakat untuk menyambut hangat petugas Sensus Ekonomi 2026. Masyarakat diharapkan memberikan data secara terbuka, jujur, dan apa adanya.
Menepis kekhawatiran yang kerap muncul di kalangan pelaku usaha, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin menerangkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat konstitusi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Sensus ini menjadi landasan penting negara untuk memotret struktur ekonomi mikro dan makro, karakteristik usaha masyarakat, perkembangan UMKM, geliat ekonomi digital, hingga konsep ekonomi lingkungan di seluruh penjuru tanah air. Wahyudin menggarisbawahi dengan tegas bahwa data individu maupun perusahaan dijamin kerahasiaannya secara penuh.
“Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir atau ragu. Data para responden dilindungi penuh oleh undang-undang. Data tersebut murni hanya digunakan untuk kepentingan kompilasi statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha,” tegas Wahyudin secara transparan.
Sinyal dukungan penuh juga ditiupkan oleh pihak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTB yang diwakili oleh Ir. Hasmudin. Baginya, output dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas berharga bagi para pengusaha untuk membaca peta persaingan pasar, melihat peluang investasi baru, sekaligus menyusun strategi pengembangan UMKM daerah.
“Dunia usaha ingin struktur data ekonomi di NTB benar-benar valid dan kuat. Data yang presisi ini nantinya akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pemerintah yang pro-usaha dan menstimulus UMKM NTB agar bisa naik kelas,” cetus Hasmudin optimis.
Sebagai penutup rangkaian sosialisasi, acara dilanjutkan dengan sesi praktis “Ngisi Bareng” (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026. Pada sesi ini, para peserta dipandu langsung oleh tim teknis BPS NTB untuk melakukan simulasi pengisian data, baik melalui platform daring (online) maupun metode pendataan lapangan.
Melalui kolaborasi masif ini, Pemprov NTB optimistis hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan emas dalam melahirkan kebijakan ekonomi yang jauh lebih inklusif, adaptif, serta berkelanjutan di masa yang akan datang. (Red)
