MATARAM, radarntb.com — Dalam upaya berkelanjutan menanggulangi inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi memulai penyaluran bantuan pangan pemerintah pusat untuk periode Juni-Juli 2025. Bantuan ini, yang diperuntukkan bagi 511.381 penerima manfaat di seluruh NTB, merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
Bertempat di Gudang Bulog Dasan Cermen pada Rabu (23/7/2025), Gubernur Iqbal menyampaikan optimisme.
“Alhamdulillah, Juli ini membawa kesegaran bagi lebih dari setengah juta penerima manfaat. Ini bukan sekadar bantuan pangan biasa, melainkan cerminan komitmen pemerintah dalam menjaga denyut ekonomi dan sosial masyarakat kita,” tegasnya.
Gubernur Iqbal menggarisbawahi bahwa penyaluran bantuan ini tidak hanya berdampak langsung pada daya beli, tetapi juga berperan krusial dalam mengendalikan tekanan inflasi daerah, terutama yang dipicu oleh fluktuasi harga pangan.
Ia menambahkan, pentingnya distribusi yang terencana agar bantuan ini tidak menciptakan ketergantungan, melainkan berfungsi sebagai stimulus sosio-ekonomi yang memberdayakan.
“Setiap butir bantuan ini adalah amanah. Kami harus memastikan ia sampai ke tangan yang benar, pada saat yang tepat, dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Percepatan penyaluran bantuan ini juga merupakan respons terhadap berbagai tekanan eksternal dan internal, termasuk gejolak global serta bencana alam yang baru-baru ini melanda beberapa wilayah di NTB, seperti banjir di Kota Mataram. Situasi ini menuntut respons cepat dari pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial.
Menutup sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bersinergi mengawal proses distribusi ini agar berjalan transparan dan efektif.
“Masyarakat kita sudah menanti. Mari kita pastikan amanah ini terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
Dari sisi operasional, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, menjelaskan bahwa seluruh proses penyaluran harus tuntas sebelum 31 Juli 2025. Hal ini mengingat bantuan tersebut merupakan bagian dari program stimulus ekonomi nasional Triwulan II.
“Kami sudah memulai penyaluran di sembilan kabupaten/kota lebih awal untuk memaksimalkan waktu yang terbatas. Data penerima dan petunjuk pelaksanaan baru kami terima pertengahan Juli, sehingga koordinasi intensif dengan pemerintah daerah langsung kami lakukan,” jelas Sri Muniati.
Menariknya, data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan adanya penurunan jumlah penerima bantuan pangan secara nasional, dari 22 juta PBP pada 2024 menjadi 18,2 juta PBP di tahun ini. Tren positif ini juga tercermin di NTB, di mana jumlah penerima berkurang sekitar 20,5 persen, dari 643 ribu PBP menjadi 511.381 PBP di 2025.
“Penurunan ini adalah indikasi positif bahwa perekonomian di NTB semakin membaik dan angka kemiskinan berhasil ditekan,” imbuh Sri Muniati.
Distribusi bantuan ini akan memanfaatkan cadangan pangan pemerintah yang dikelola Bulog, dan akan dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota di NTB, dengan target penyelesaian sebelum akhir Juli.
Acara pelepasan ditutup dengan simbolis penyerahan bantuan kepada perwakilan penerima dan pelepasan rombongan logistik yang siap mendistribusikan beras ke seluruh wilayah NTB.
