Kepesertaan JKN NTB Capai 99 Persen, Gubernur Miq Iqbal Soroti Nasib Ratusan Ribu Peserta Nonaktif di Lotim & Loteng

  • Bagikan
Kepesertaan JKN NTB Capai 99 Persen, Gubernur Miq Iqbal Soroti Nasib Ratusan Ribu Peserta Nonaktif di Lotim & Loteng
Kepesertaan JKN NTB Capai 99 Persen, Gubernur Miq Iqbal Soroti Nasib Ratusan Ribu Peserta Nonaktif di Lotim & Loteng

MATARAM, RadarNTB.com — Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi untuk mengawal keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini mengemuka saat Miq Iqbal menerima kunjungan Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Sofyeni, di ruang kerjanya pada Senin (11/5/2026).

Meski secara administratif cakupan kepesertaan JKN di NTB telah menyentuh angka fantastis 99 persen, Gubernur memberikan catatan serius terkait tingkat keaktifan peserta yang masih macet di angka 82 persen.

Data BPJS Kesehatan mengungkap fakta mengejutkan di lapangan. Dua wilayah, yakni Lombok Timur dan Lombok Tengah, tercatat memiliki tingkat keaktifan peserta di bawah 80 persen.

Penyebab utamanya adalah penonaktifan massal peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN akibat proses validasi data dari pusat. Di Lombok Timur saja, terdapat sekitar 100 ribu peserta yang statusnya tidak lagi aktif.

“Kami sangat mendukung JKN karena manfaatnya dirasakan langsung. Warga tidak boleh khawatir soal biaya medis. Karena itu, koordinasi validasi data dengan Kabupaten/Kota harus diperkuat agar hak kesehatan warga tidak hilang,” tegas Miq Iqbal.

Mengantisipasi warga yang tiba-tiba jatuh sakit namun status BPJS-nya nonaktif, Sofyeni menjelaskan bahwa telah dibentuk sistem koordinasi cepat lintas sektor.

Dijelaskan, pasien yang membutuhkan layanan darurat di rumah sakit dapat diaktifkan kembali statusnya pada hari yang sama melalui jaminan pemerintah daerah.

BPJS Kesehatan mendorong perusahaan-perusahaan di NTB untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membayarkan iuran warga kurang mampu yang belum ter-cover anggaran daerah.

Gubernur Iqbal menekankan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya soal angka statistik, tapi soal kepastian layanan saat rakyat membutuhkan.

“Pemerintah provinsi akan terus mendorong kolaborasi lebih intensif dengan Pemda setempat, terutama di wilayah yang keaktifannya masih rendah, agar target jaminan kesehatan semesta yang benar-benar aktif bisa terwujud,” pungkasnya.

  • Bagikan
Exit mobile version