MATARAM, RadarNTB.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah melakukan transformasi besar dalam melayani dunia usaha. Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem yang Business Friendly (ramah investasi, red) demi memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu ditegaskan Miq Iqbal di hadapan para investor dan pemangku kepentingan ekonomi dalam acara Buka Puasa Bersama di Pendopo Gubernur, Senin (16/3/2026).
Terkait NTB yang bakal jadi provinsi yang paling Business Friendly (ramah investasi, red) tersebut, Miq Iqbal memiliki visi unik dalam memimpin birokrasi. Ia ingin jajaran pemerintahannya memiliki frekuensi yang sama dengan para pelaku bisnis melalui pendekatan Corporate Government.
“Kami ingin menjadi pemerintah yang dikelola dengan gaya korporasi agar ‘tuning’ dan selaras dengan kalangan bisnis. Pemprov NTB siap menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi,” ujar Miq Iqbal.
Gubernur bahkan memberikan lampu hijau bagi para investor terkait regulasi. Jika ada rencana pembangunan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan bisnis masa kini, pemerintah tidak akan ragu untuk melakukan perubahan.
“Jika kebutuhannya adalah revisi rencana pembangunan, maka kami akan proaktif memberikan dukungan pada investasi,” tegasnya.
Dalam momen tersebut, Miq Iqbal juga blak-blakan mengenai kondisi ekonomi NTB. Ia mengungkapkan bahwa di awal masa jabatannya, posisi pertumbuhan ekonomi NTB sempat berada di angka minus 1,47 persen.
Namun, melalui berbagai kebijakan strategis, ekonomi NTB berhasil melompat dan berakhir di angka 3,22 persen pada tahun 2025.
“Kalau dilihat dari target 6 persen memang belum tercapai, tapi dari perspektif kenaikan, kita berhasil melompat dari angka rendah ke kenaikan 4,69 persen dalam setahun. Ini momentum yang harus kita jaga,” jelas mantan diplomat senior ini.
Menatap tahun 2026, Gubernur Iqbal memasang target pertumbuhan yang lebih agresif, yakni di atas 6 persen. Meski sadar akan tantangan ekonomi global dan nasional yang fluktuatif, ia optimis sinergi antara pemerintah dan pelaku bisnis akan menjadi kunci.
Ia juga mengajak para pelaku bisnis untuk aktif memberikan masukan dan pandangan terkait hambatan di lapangan sebagai bahan perbaikan kebijakan Pemprov ke depan.
“Mudah-mudahan momentum kenaikan ini bisa kita jaga bersama dengan target di atas 6 persen di tahun ini,” pungkasnya.
