MATARAM, RadarNTB.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses mendulang apresiasi tinggi dari Pemerintah Pusat dalam ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026. Capaian pembangunan dan perbaikan tata kelola di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri dinilai berada di jalur yang tepat (on the right track) oleh Kemendagri.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4/2026).
Dalam sambutannya, Restuardy Daud menyoroti data BPS yang menunjukkan tren keberlanjutan pembangunan di NTB terjaga dengan sangat baik. Salah satu poin paling menonjol adalah performa pasar kerja NTB.
“Kami optimis NTB mampu berkontribusi signifikan pada target nasional. Saat ini tingkat pengangguran di NTB berada di kisaran 3 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional,” tegas Restuardy.
Meski demikian, ia mengingatkan tantangan ke depan adalah mendorong terciptanya lapangan kerja formal di atas 40 persen untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat.
Selain sektor ekonomi, aspek integritas pemerintahan NTB juga mendapat “jempol” dari pusat. Kemendagri mencatat kinerja pemberantasan korupsi terintegrasi di NTB terus membaik.
Berdasarkan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025, NTB meraih skor 79 poin. Angka ini merupakan hasil kontribusi kolektif dari seluruh OPD dalam manajemen ASN, pelayanan publik, hingga transparansi tata kelola anggaran.
“Ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi di NTB bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang terukur,” tambah Dirjen Bina Bangda.
Meski banjir pujian, Pemerintah Pusat tetap menitipkan pesan strategis bagi Pemprov NTB. Menjelang periode paruh waktu RPJMD 2025–2029, stabilitas harga pangan harus menjadi prioritas.
Kemendagri meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan kelancaran rantai pasok dan memperkuat cadangan pangan lokal. “Pastikan ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi. Jika perlu, buka peluang kerja sama antar daerah untuk menjaga harga tetap stabil,” pesannya.
Musrenbang 2026 ini menjadi sangat krusial sebagai jembatan menuju target pembangunan nasional 2027, di mana pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka 6,3–7,5 persen.
Gubernur Miq Iqbal dan Wagub Umi Dinda hadir langsung bersama pimpinan OPD, DPRD, serta mitra pembangunan untuk memastikan setiap perencanaan di tahun mendatang lebih tajam dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
