MATARAM, RadarNTB.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencuri perhatian di peta kesehatan nasional. Bukan sekadar isapan jempol, Bumi Gora sukses membuktikan taringnya dengan menekan angka prevalensi stunting hingga 13,39% per Desember 2025.
Angka prevalensi stunting ini bukan main-main. NTB tidak hanya berhasil berada di bawah rata-rata nasional (18,8%), tetapi juga “melompat” jauh melampaui target daerah yang sebelumnya dipatok di angka 21,7%. Capaian ini menasbihkan NTB sebagai salah satu rujukan terbaik penanganan stunting, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur.
Meski menutup tahun 2025 dengan rapor hijau, memasuki Januari 2026, tantangan baru muncul. Data by name by address mencatat ada 1.890 kasus stunting baru (0,6% dari total balita). Lonjakan ini didominasi wilayah padat penduduk seperti:
-
Lombok Tengah: 653 kasus
-
Lombok Timur: 545 kasus
-
Lombok Barat: 479 kasus
Menariknya, Kabupaten Dompu tampil impresif sebagai satu-satunya wilayah tanpa temuan kasus baru di Pulau Sumbawa.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, menegaskan bahwa munculnya kasus baru ini bukanlah tanda kegagalan.
“Stunting ini masalah dinamis, datanya bergerak tiap bulan. Posisi NTB sekarang sudah sangat baik di bawah rata-rata nasional. Tantangan kita adalah menjaga konsistensi agar angka ini tidak ‘rebound’ atau naik kembali,” tegas Dr. Fikri, Jumat (6/2/2026).
Di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri, visi NTB Sehat dan Cerdas menjadi panglima. Penanganan stunting tidak lagi dilakukan secara musiman atau “hangat-hangat tahi ayam”.
Beberapa jurus jitu yang dikerahkan antara lain:
-
Aksi Bergizi di Sekolah: Menghadang stunting sejak usia remaja putri (calon ibu).
-
Makan Bergizi Gratis: Intervensi langsung pada pemenuhan nutrisi anak sekolah.
-
Pasukan Posyandu: Menggerakkan 7.800 unit Posyandu dan 41 ribu kader sebagai ujung tombak deteksi dini.
Tak hanya urusan dapur dan rumah sakit, penanganan stunting diintegrasikan dengan program Desa Berdaya. Sebanyak 106 desa, termasuk 40 desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi lokus utama.
Kepala DPMDDukcapil NTB, Lalu Hamdi, menjelaskan bahwa stunting adalah masalah multidimensi. “Faktornya kompleks; mulai dari sanitasi, ekonomi, hingga pola asuh sosial budaya. Itulah mengapa penanganannya harus holistik, tidak bisa Dinkes jalan sendiri,” jelasnya.
Rapor Hijau Kabupaten/Kota (Data Desember 2025):
| Wilayah | Prevalensi Stunting |
| Kota Mataram | 6,57% (Terendah!) |
| Sumbawa Barat | 7,1% |
| Lombok Barat | 9,58% |
| Lombok Tengah | 9,99% |
| Lombok Timur | 22,39% |
Gubernur NTB melalui Juru Bicaranya, Ahsanul Khalik, mengapresiasi kerja keras semua pihak. Ia menekankan bahwa angka 13,39% adalah bukti nyata kolaborasi, bukan sekadar statistik di atas kertas.
Dengan strategi yang menyentuh hingga ke meja makan keluarga, Pemprov NTB optimistis tren positif ini akan terus berlanjut. Fokus di tahun 2026 sudah jelas: Nol Kasus Stunting Baru!
Penulis: [RAB/her/Kmft]
Editor: [M2]
