MATARAM, RadarNTB.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian serius melakukan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Melalui Dinas Kominfotik NTB, pemerintah kini tengah memperkuat integrasi portal NTB Satu Data dengan portal PELITA milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta portal data kabupaten/kota se-NTB.
Langkah besar ini dimatangkan dalam lokakarya strategis yang digelar di Golden Palace Hotel Mataram, Rabu (15/4/2026), yang melibatkan tim teknis Pusdatin Kemendagri dan mitra SKALA.
Kepala Dinas Kominfotik NTB menegaskan bahwa penguatan sistem ini bukan sekadar mengejar kecanggihan teknologi, melainkan membangun kepercayaan publik melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini bukan hanya soal sistem, tetapi bagaimana kita membangun pemerintahan berbasis data yang akurat. Tanpa perencanaan yang baik, data tidak relevan. Tanpa validasi, data tidak dapat dipercaya,” tegasnya di hadapan para pengelola data se-NTB.
NTB sendiri telah memiliki fondasi kuat melalui Pergub Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data, yang kini telah memproduksi 921 jenis data dari 43 perangkat daerah.
Fokus utama lokakarya ini adalah memastikan alur data mengalir lancar dari tingkat bawah hingga ke kementerian. Lead SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menjelaskan bahwa sinkronisasi ini adalah kunci agar pimpinan daerah tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.
“Hajat kita adalah mengintegrasikan portal kabupaten/kota ke NTB Satu Data, lalu ditarik ke Portal PELITA Kemendagri. Jika sudah terhubung, proses pengambilan keputusan akan jauh lebih cepat dan akurat,” jelas Anja.
Meski infrastruktur digital sudah siap, tantangan terbesar adalah konsistensi dan standar data di lapangan. Dinas Kominfotik menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini ada pada komitmen pemerintah kabupaten dan kota.
“Tanpa komitmen kabupaten/kota, Satu Data hanya akan menjadi sistem mati, bukan sebuah gerakan. Kita butuh data yang standar agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam pembangunan nasional,” tambah Kadis Kominfotik.
Melalui integrasi ini, NTB berambisi menjadi provinsi pionir dalam penyediaan data pembangunan yang transparan, mulai dari indikator RPJMD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga prioritas nasional lainnya.
