MATARAM, RadarNTB.com — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi ditetapkan sebagai pusat gerakan perlindungan perempuan dan anak tingkat nasional. Melalui inisiatif “Ruang Bersama Indonesia”, NTB didapuk menjadi daerah percontohan (pilot project) kolaborasi akar rumput yang akan direplikasi di seluruh penjuru tanah air.
Peluncuran program strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, bersama Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), di Pendopo Gubernur, Jumat (17/4/2026).
Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa persoalan sosial seperti narkoba dan pernikahan dini di NTB tidak bisa dipisahkan dari faktor ekonomi. Menurutnya, pola asuh yang rentan seringkali berakar dari kemiskinan.
“Pemprov akan berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan. Kami mulai dari akarnya, yaitu pengentasan kemiskinan melalui Desa Berdaya dan perlindungan keluarga pekerja migran,” ujar Miq Iqbal.
Ia menyoroti program KUR PMI sebagai salah satu solusi konkret. Program ini tidak hanya membiayai keberangkatan, tetapi juga memastikan adanya tabungan bagi keluarga yang ditinggalkan agar mereka mandiri saat masa kontrak di luar negeri berakhir.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menjelaskan bahwa “Ruang Bersama Indonesia” merupakan pengejawantahan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap lembaga tidak bekerja secara sektoral.
“Ruang Bersama adalah platform kolaborasi di tingkat desa. Di sini, pendamping desa, tenaga sosial, aparat keamanan, hingga PKK dan Posyandu bergerak bersama sebagai satu kesatuan. Tidak ada lagi yang berjalan sendiri-sendiri,” tegas Menteri Arifah.
Menteri juga mengapresiasi keberhasilan NTB dalam menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini, menurutnya, mustahil terjadi tanpa komitmen kepala daerah yang kuat.
Sebagai bagian dari gerakan ini, KemenPPPA memperkuat layanan pengaduan SAPA 129. Kanal ini dirancang sebagai layanan terpadu yang mudah diakses bagi siapa saja yang mengalami atau melihat kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun laki-laki.
“Kami ingin masyarakat tidak bingung harus melapor ke mana. SAPA 129 adalah jawaban untuk perlindungan yang cepat dan responsif,” tambah Menteri.
Dalam acara tersebut, Menteri PPPA juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan institusi yang dinilai konsisten dalam perlindungan perempuan dan anak, di antaranya: Kajati NTB: Wahyudi, SH, MH., Polda NTB: Kombes Ni Made Pujewati (Direktur Reserse PPA dan PPO)., Akademisi: Prof. Bambang (Rektor Unram) dan Aktivis: Joko Jumadi (LPA Kota Mataram).
“Kami berharap gerakan yang dimulai dari NTB ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan setara menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Menteri Arifah.
