MATARAM, radarntb.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan komitmen penuh daerahnya untuk terus berperan sebagai penyangga pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Soeharto, di Mataram, Rabu (12/11/2025).
Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi NTB untuk memberikan masukan substansial dalam agenda revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Dalam pertemuan di Ruang Rapat Tambora kantor Gubernur NTB, Wagub Indah menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menyajikan data dan informasi secara komprehensif.
Tujuannya jelas, agar hasil kunjungan ini dapat menjadi masukan krusial dalam perumusan kebijakan pangan nasional yang lebih adaptif.
“NTB memiliki cadangan pangan yang besar serta potensi perikanan yang luas karena garis pantainya cukup panjang. Semua ini menjadi modal kuat untuk menopang ketahanan pangan nasional,” ujar Wagub dalam sambutannya.
Wagub Indah menekankan bahwa revisi undang-undang sangat penting. Ia berharap kebijakan pangan nasional ke depan akan lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah serta memperkuat sinergi antarwilayah dalam menjaga ketersediaan pangan.
“Semoga kunjungan ini menjadi awal kolaborasi yang lebih intensif ke depan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Komisi IV DPR RI,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Hj. Siti Hediati Soeharto menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan NTB. Ia menjelaskan alasan pemilihan NTB sebagai daerah kunjungan.
“NTB kami pilih karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pangan nasional. Kami ingin memastikan kebijakan yang akan disusun benar-benar berpihak pada petani, nelayan, serta pelaku pangan lokal,” ungkapnya, memastikan bahwa Komisi IV berkomitmen menghimpun masukan langsung dari daerah yang unggul di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Kunjungan yang fokus pada penguatan sistem pangan nasional ini turut dihadiri para wakil ketua dan anggota Komisi IV dari berbagai fraksi DPR RI, pejabat pemerintah daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, serta perwakilan petani dan nelayan di NTB.
