MATARAM, RadarNTB.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) meluncurkan strategi besar untuk melindungi para pahlawan devisa. Tak tanggung-tanggung, skema KUR Syariah sebesar Rp10 Miliar dan sistem digital antiprosedural kini tengah dimatangkan.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon, menegaskan bahwa inovasi skema KUR Syariah ini bertujuan agar calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB tidak lagi terjerat utang pada calo atau rentenir saat hendak berangkat.
Bekerja sama dengan Bank NTB Syariah, Pemprov menyiapkan plafon Rp10 miliar untuk tahap awal. Uniknya, dana ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada calon PMI untuk menghindari penyalahgunaan.
“Pembiayaan ini terintegrasi. Mencakup biaya rekrutmen, pelatihan, paspor, visa, hingga jaminan kesehatan. Penyalurannya langsung melalui lembaga resmi perekrut,” jelas Aidy, Selasa (7/4/2026). Saat ini, regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) sedang disiapkan agar program ini segera launching.
Selain modal, Pemprov juga merilis Sistem Informasi Kerja (SIK). Ini bukan sekadar portal lowongan kerja biasa, melainkan benteng pertahanan berbasis data.
Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses dari hulu ke hilir. “SIK dilengkapi fitur pengendalian. Kita ingin menekan angka PMI non-prosedural. Lewat sistem ini, keberangkatan ilegal bisa kita deteksi dan minimalisir,” tambah Aidy.
Di sisi lain, Pemprov NTB melakukan perombakan besar-besaran pada kualitas tenaga kerja lokal, antaranya:
-
BLK Jadi BLUD: Balai Latihan Kerja (BLK) akan diubah statusnya menjadi BLUD agar lebih fleksibel membuka kelas kekinian seperti Startup dan Bisnis Digital.
-
Sertifikasi Profesi SMK: Lulusan SMK kelas 3 kini tak hanya dibekali ijazah, tapi juga sertifikat kompetensi. Tahap awal, 1.000 kuota disiapkan (400 siswa SMK, 600 peserta umum).
-
Magang Jepang: Sebanyak 2.000 calon tenaga kerja disiapkan untuk terbang ke Jepang. Strateginya cerdas: Pelatihan Bahasa Jepang sudah diberikan sejak kelas 2 SMK (Semester 4 & 5).
Aidy Furqon menekankan bahwa program SMK Go Global bukan sekadar slogan. Intinya adalah ilmu sains di sekolah harus sesuai (match) dengan kebutuhan industri internasional.
“Go Global itu artinya lulusan kita punya skill yang diakui dunia. Makanya, antara pendidikan dan dunia kerja harus terintegrasi. Begitu lulus, mereka sudah siap bahasa dan siap skill untuk langsung bekerja di mancanegara,” pungkasnya.
