MATARAM, radarntb.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Provinsi NTB secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut kini akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi landasan fiskal daerah.
Keputusan final ini diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, pada Jumat (28/11). Rapat penting ini dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Penjabat Sekda NTB Lalu Moh. Faozal, serta seluruh jajaran anggota dewan.
Dalam sambutannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan pandangannya mengenai proses penyusunan anggaran. Ia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi selama proses pembahasan APBD sama sekali bukanlah hambatan, melainkan “energi tambahan” yang diperlukan untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa APBD 2026 tidak hanya sekadar kumpulan angka-angka anggaran.
“APBD 2026 ini bukan hanya berisi angka-angka anggaran, tetapi merupakan komitmen moral dan politik bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Gubernur memaparkan bahwa APBD 2026 disusun dengan menempatkan sejumlah sektor vital sebagai prioritas utama. Fokus anggaran akan diarahkan mulai dari: penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan penguatan ketahanan lingkungan.
Meskipun mengakui bahwa tahun 2026 akan dipenuhi dengan berbagai tantangan, Gubernur Iqbal menyatakan optimismenya. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi kuat lintas sektor, ia meyakini tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang.
“Tantangan itu dapat kita ubah menjadi peluang untuk melompat lebih jauh, mengejar perwujudan NTB yang Makmur Mendunia,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menjalankan APBD 2026 secara disiplin, transparan, dan akuntabel. Ia memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjanjikan evaluasi berkala akan dilakukan agar seluruh program pembangunan tetap berada pada jalur yang telah disepakati, memastikan tujuan pembangunan NTB dapat tercapai.
