JAKARTA, radarntb.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menorehkan lonjakan prestasi signifikan dalam tata kelola keterbukaan informasi publik. Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 sukses menembus angka sempurna 100—melonjak tajam 37 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 63.
Capaian tersebut dipaparkan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam tahapan Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa transparansi tidak boleh sekadar menjadi rutinitas pemenuhan syarat administratif, melainkan harus mengakar sebagai budaya kerja birokrasi.
“Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi sudah menyangkut corporate culture. Ini sudah menjadi budaya birokrasi kami,” tegas Gubernur Iqbal.
Menurutnya, keterbukaan merupakan kebutuhan mutlak pemerintah untuk merawat kepercayaan (trust) serta meraih dukungan publik. Kepercayaan masyarakat hanya dapat lahir apabila informasi yang disampaikan pemerintah kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mewujudkan layanan informasi yang prima, Pemprov NTB melakukan konsolidasi serta integrasi data lintas perangkat daerah yang terhubung dengan 10 kementerian/lembaga di tingkat pusat. Integrasi yang mencakup lebih dari 800 poin data ini menjadi tulang punggung penguatan ekosistem NTB Satu Data.
Selain itu, Pemprov NTB telah merampungkan pengembangan dashboard informasi publik yang menyajikan data dalam format visual yang mudah dicerna masyarakat.
“Sekarang kita sudah menyelesaikan dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mengakses data mentah, tetapi juga data matang yang sudah diolah dalam bentuk infografis maupun analisis,” jelasnya.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa keterbukaan informasi harus bermuara pada meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Aspirasi maupun aduan masyarakat yang masuk melalui Musrenbang serta kanal pengaduan resmi dijadikan pijakan langsung dalam merumuskan kebijakan strategis.
Beberapa bukti nyata hasil penyerapan aspirasi tersebut di antaranya pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menata penanganan laporan kerusakan infrastruktur secara sistematis, serta penguatan program unggulan Desa Berdaya.
Bagi Gubernur Iqbal, angka sempurna 100 pada evaluasi bukanlah tujuan akhir. Tolok ukur sesungguhnya terletak pada sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dan memiliki ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kepercayaan publik tidak cukup diminta, tetapi harus dibangun melalui keterbukaan dan dibuktikan melalui kerja nyata,” pungkasnya.
