LOMBOK UTARA, RadarNTB.com – Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Utara mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Artadi, mengkritik keras program pelatihan yang ada saat ini dan meminta BLK untuk lebih progresif dalam membuka berbagai jenis kursus guna meningkatkan daya saing masyarakat lokal.
Menurut Artadi, Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan, khususnya dengan keberadaan tiga gili (Gili Trawangan, Meno, dan Air). Namun sayangnya, potensi besar ini belum dinikmati secara maksimal oleh warga lokal karena kendala kemampuan bahasa.
“Kita ini daerah pariwisata di Lombok Utara, tapi kita masih kalah di bahasa. Sebagian besar tenaga kerja yang ada di tiga pulau itu harus mampu berbahasa Inggris, termasuk bahasa asing lainnya,” ujar Artadi dengan nada tegas kepada Radar NTB, Senin (18/5/2026).
Akibat lemahnya kemampuan bahasa dan keterampilan spesifik dari tenaga kerja lokal, Artadi mengungkapkan bahwa banyak posisi strategis di sektor pariwisata justru diisi oleh tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah, seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Lombok Barat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa hanya membuka lapangan pekerjaan tanpa mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
Guna mengantisipasi ketertinggalan ini, Artadi meminta BLK Lombok Utara tidak hanya terpaku pada satu atau dua program pelatihan saja. BLK dituntut untuk jeli melihat kebutuhan pasar industri pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini.
“Kita minta BLK Lombok Utara mengadakan banyak kursus. Misalnya, masyarakat yang mau bekerja di bidang spa, harus ada kursus spa di sana. Kursus salon harus ada, menjahit juga harus ada. Jangan hanya satu!” tegasnya.
Selain sektor pariwisata lokal, Artadi juga menaruh perhatian serius pada masyarakat Lombok Utara yang berencana bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ia menyayangkan proses penampungan CPMI yang kerap memakan waktu terlalu lama—mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun—hanya untuk mengikuti pelatihan bahasa dan keterampilan di luar daerah. Hal ini dinilai rawan menimbulkan masalah baru bagi para calon pekerja.
“Terlalu lama di penampungan itu rawan. Kadang-kadang sudah lama di penampungan, ujung-ujungnya pulang lagi karena terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Padahal masyarakat sudah mengeluarkan biaya ke Jakarta dan mengurus semua persyaratan,” bebernya.
Oleh karena itu, ia mendesak BLK Lombok Utara untuk mengambil alih proses pelatihan tersebut di daerah asal. Jadi, ketika CPMI diberangkatkan, mereka sudah dalam kondisi siap pakai.
Di akhir penyataannya, Artadi menegaskan bahwa DPRD Lombok Utara siap memberikan dukungan penuh, terutama dari segi penganggaran, asalkan program yang diajukan oleh pihak eksekutif benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kalau kita selama eksekutif itu mengajukan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan berbicara tentang anggaran, pasti kita dukung. Selama itu untuk masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya. (RadarNTB)
