BGN Buka Kartu Soal Isu Cuan Rp 1,8 Miliar di Program Makan Bergizi Gratis: Itu Bukan Untung Bersih

  • Bagikan
BGN Buka Kartu Soal Isu Cuan Rp 1,8 Miliar di Program Makan Bergizi Gratis: Itu Bukan Untung Bersih
BGN Buka Kartu Soal Isu Cuan Rp 1,8 Miliar di Program Makan Bergizi Gratis: Itu Bukan Untung Bersih. (foto: Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya)

JAKARTA, RadarNtb.com – Belakangan ini, jagat media sosial riuh dengan isu “cuan gede” para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kabar yang beredar menyebutkan bahwa mitra bisa mengantongi untung bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun. Namun, kabar ini langsung ditepis tegas oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, mengklarifikasi bahwa hitung-hitungan yang viral tersebut hanyalah asumsi fiktif yang jauh dari realitas bisnis di lapangan.

Sony menjelaskan bahwa angka Rp 1,8 miliar yang sering disebut-sebut bukanlah margin keuntungan yang bisa langsung masuk kantong, melainkan bagian dari proses pengembalian modal atau investasi.

“Angka itu bukan laba bersih. Itu adalah tahap pertama dan kedua pengembalian investasi mitra. Jangan lupa, membangun dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) itu butuh modal besar untuk lahan, bangunan, hingga peralatan canggih,” ujar Sony di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Ia menekankan bahwa standar dapur MBG sangatlah ketat dan tidak bisa disamakan dengan dapur rumah tangga biasa. Seperti: Kompor harus tipe high pressure. Sanitasi wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan penyaring lemak (grease trap) dan Standar Teknis harus sesuai Juknis 401.1 Tahun 2026.

Untuk membangun dapur sesuai standar ini, mitra diperkirakan harus merogoh kocek pribadi (Capital Expenditure) berkisar Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan.

Selain soal angka, Sony juga menjawab isu miring terkait adanya afiliasi politik dalam pemilihan mitra. Ia menjamin proses verifikasi dilakukan secara profesional tanpa melihat latar belakang partai maupun kelompok usaha tertentu.

“Kami tidak melihat ini punya partai apa atau pengusaha mana. Verifikator kami berjumlah 120 orang, dan pimpinan BGN tidak terlibat langsung dalam proses seleksi,” tegasnya.

Proses pengecekan dilakukan secara berlapis untuk memastikan kelayakan dapur, meliputi:

  1. Administrasi: Pemeriksaan NPWP, NIB, dan legalitas yayasan/pimpinan.

  2. Kondisi Lokasi: Memastikan lokasi dapur aman, higienis, dan tidak berdekatan dengan area berbahaya atau kandang ternak.

  3. Survei Lapangan: Melibatkan 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tersebar di seluruh daerah.

“Semuanya murni teknis. Yang diverifikasi adalah kelayakan lokasi dan spesifikasi bangunan. Jadi, tidak ada relasi dengan kelompok pengusaha besar atau kepentingan politik tertentu,” pungkas Sony.

  • Bagikan
Exit mobile version