LOMBOK UTARA radarntb.com – Dewan Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum setuju dibuatkan kantor, jadinya Pemkab KLU akan membangun 4 kantor saja dengan dana 16 miliar di tahun 2023 mendatang.
Hal itu diungkapkan kepala dinas pekerjaan umum (PU) kabupaten Lombok Utara Kaha Rizal kepada radarntb.com, Tanjung (10/11/2022).
Empat kantor yang dimaksud yakni Kantor Inspektorat, Kominfo, BKD dan Perijinan.
Sementara pembangunan kantor DPR masih belum disetujui oleh dewan.
“kita akan bangun empat kantor dulu yakni Ada Kantor Inspektorat, Kominfo, BKD dan Perijinan, setelah itu akan di bangun OPD lain secara bertahap,” jelasnya.
“sementara rencana pembangunan kantor DPRD, Pemda sudah berkomunikasi dengan anggota Dewan KLU, mereka belum setuju dibuatkan kantor,” tegasnya.
Dijelaskan, untuk anggaran pembangunan empat kantor tesebut masih dalam tahap pembahasan.
“maslah anggarannya masih dievaluasi pemerintah provinsi dan melihat apakah anggaran itu sudah ditetapkan sebagai dasar pelaksanan pekerjaan atau bagaimana,” ungkapnya.
“Usulan kami sih untuk bisa membangun OPD itu disertai pasilitas dan penunjang termasuk halaman, jalan, lampu dan sebagainya,” tambah Rizal.
Dikatakan, idealnya untuk empat OPD untuk anggarannya sekitar 20 milyar, namun karena kondisi daerah, pihaknya mampu mengeluarkan 4 miliar untuk satu OPD dan total semuanya 16 miliar.
“mudah-mudahan dengan angka yang 16 milyar untuk empat OPD ditambah fasilitas penunjang yang lain bisa terakomodir” harpanya.
Sementara itu ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lombok Utara Artadi mengatakan, pembangunan kantor dewan di Kabupaten Lombok Utara akan ditunda dulu.
“melihat kondisi masyarakat yang baru saja pulih atau bangkit dari Gempa dan covid-19, pembangunan kantor DPRD kami minta untuk ditunda dulu,” terangnya.
Ia dan anggota dewan lainnya, masih ingin fokus memenuhi aspirasi masyarakat,
Melihat jalan banyak bangunan yang belum diperbaiki akibat gempa, termasuk tempat-tempat ibadah dan lain-lain, itu menjadi dasarnya menunda pembangunan kantor DPR KLU.
“masih banyak masjid, musholla, pura dan vihara yang butuh bantuan dari pemerintah apalagi akibat covid-19 kemarin, banyak yang di PHK oleh beberapa perusahaan maka ini menjadi perhatian dewan,” ungkapnya.
“belum lagi rumah warga yg rusak akibat gempa kemarin sampai saat ini masih banyak yang belum selesai,” kata Artadi.
“Biarlah kami ngantor ditempat yang ada dulu, saat ini kami tidak mau kantor terbangun mewah, tetapi kebutuhan masyarakat masih belum bisa kita penuhi, ini jadi fokus kami dulu,” pungkasnya. (Teno*)
