Radarntb.com – Tanjung – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPD AGPAII) Kabupaten Lombok Utara periode 2024-2029 resmi dilantik di Aula Bupati Lombok Utara, Jumat (22/11/2024).
Pelantikan tersebut menghadirkan sebanyak 80 pengurus dan di hadiri langsung oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Syamsu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU Adenan dan Perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara.
Ketua DPD AGPAII KLU Jumratul Abdi pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa AGPAII merupakan wadah Silaturahmi, wadah berbagi ilmu dan pengalaman untuk seluruh guru PAI serta menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Lombok Utara.
Ia juga menegaskan akan terus berikhtiar bersama pengurus AGPAII yang lain untuk menyuarakan aspirasi guru PAI untuk mendapatkan hak haknya sebagai guru.
“Fokus utama saat ini adalah memperjuangkan Guru PAI untuk mendapatkan hak haknya sebagai guru PAI terutama terkait masalah PPG, ada 84 orang guru PAI yang sudah lulus Tes Akademik tetapi hingga saat ini belum mendapatkan panggilan PPG”, ujar Abdi.
Menjawab aspirasi guru PAI tersebut, Pemerintah KLU melalui Kepala Dinas Dikbudpora mengatakan komitmennya untuk membantu guru PAI di KLU untuk segera bisa melaksanakan PPG Daljab sesuai aturan yang berlaku.
“Dikbudpora KLU sudah menyampaikan surat kepada kementerian agama tentang kesiapan Pemerintah Daerah KLU untuk menyiapkan dana partisipasi anggaran pembiayaan PPG guru PAI pada anggaran murni 2025 hampir setengah Miliar untuk 84 orang Guru PAI yang belum PPG di Kabupaten Lombok Utara”, jelas Adenan.
Sementara itu Bupati KLU Djohan Syamsu memberikan apresiasi atas terbentuknya AGPAII KLU dan menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang telah resmi dilantik.
“Kami berharap dengan terbentuknya AGPAII ini banyak kebaikan yang dapat dilakukan dan guru PAI harus ikut ambil bagian dalam rangka membangun Kabupaten Lombok Utara”, ucap Djohan.
Sambutan juga disampaikan Ketua Umum Wilayah AGPAII Provinsi NTB Sulman Haris, ia mengungkapkan bahwa Guru PAI memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun mentalitas beragama dan karakter anak bangsa. Guru PAI bukan saja berperan di sekolah atau dunia Pendidikan tetapi juga berperan dalam semua lini kehidupan masyarakat.
“Seharusnya Guru PAI diapresiasi dan dipenuhi segala hak-haknya terkait karir, jabatan serta kesejahterannya sebagaimana guru mata pelajaran lainnya”, ujar Sulman.
Selama ini kata Sulman, Guru PAI terbelit oleh berbagai permasalahan terkait keberadaannya diantara dua naungan Kementerian yaitu Kementerian Agama dan Kementrian Pendidikan yang berdampak pada kualitas tata kelola pembinaan karir, jabatan dan kesejateraan Guru PAI, kebijakan terkait PPG Guru PAI yang sangat sulit, tersendatnya pembayaran sertifikasi bagi guru PAI P3K, tidak terbayarnya tunjangan THR tahun 2023-2024 yang 50% dan 100 % bagi GPAI di daerah Nusa Tenggara Barat.
“Perbedaan perlakuan dalam pemberian insentif atau kesejahteraan bagi GPAI yang diangkat oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan serta permasalahan GPAI lainnya yang beragam disetiap kabupaten kota, ini menjadi permasalahan serius bagi guru PAI”, tegasnya.
Sulman juga menegaskan bahwa untuk memperjuangkan nasab dan nasib GPAI perlu dibangun kekompakan dan semangat juang dari semua GPAI mulai dari TK sampai tingkat menengah agar berbagai permasalahan Guru PAI selama ini dapat terurai dan menemukan solusi yang tepat dari pihak terkait dan pemerintah Indonsia.
“AGPAII sebagai Rumah besar bagi Guru PAI dari semua tingkatan kepengurusan dan jenjang pendidikan menjadi harapan bersama menuju Guru PAI yang profesional, berdedikasi, sejahtera dan rahmatan lil ‘alami”, ucapnya. (Red)
