Radarntb.com – Mataram – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pendidikan Guru Agama Islam Indonesia (AGPAII) Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) dan rapat persiapan Musyawarah Nasional dengan mengusung tema “Bersatu mewujudkan GPAI yang profesional dan berkeadilan sebagai garda terdepan membangun moralitas anak bangsa”, Kamis (7/11/2024).
Muswil berlangsung di Aula SMKN 3 Mataram dengan mode hybrid. Mode luring bagi pengurus DPD AGPAII se-pulau Lombok sementara mode daring bagi pengurus DPD AGPAII se-pulau Sumbawa. Hadir secara luring, Ketua Umum DPW AGPAII Sulman Haris beserta jajaran pengurus harian, serta para ketua dan pengurus harian DPD AGPAII kota Mataram, KLU, dan Lombok Barat. Sedangkan hadir secara daring via Zoom Meeting seluruh ketua dan pengurus DPD AGPAII kabupaten/kota se-Nusa Tengara Barat.
Kegiatan tersebut selain untuk memilih ketua umum dan pengurus baru periode 2024-2029, juga dalam rangka menjaring aspirasi dari pengurus daerah terkait berbagai permaslahan dan isu yang berkembang, baik secara lokal maupun nasional.
Setelah melalui proses persidangan, peserta Muswil AGPAII NTB secara bulat menyepakati Sulman Haris untuk kembali memimpin AGPAII NTB periode 2024-2029.
Usai terpilih menjadi Ketua Umum, Sulman Haris berkomitmen untuk memperjuangkan nasib guru PAI dan membangun kekompakan dan semangat juang dari semua guru PAI mulai dari TK sampai tingkat menengah.
Ia menyadari perjuangan yang telah dilaksanakan selama ini terkait dengan berbagai permasalahan GPAI belum sepenuhnya tuntas terutama masalah yang terkait dengan kebijakan pusat seperti keberadaan GPAI di antara dua kaki, antara Kementerian Agama dan Kementrian Pendidikan, sehingga berdampak pada karir, jabatan dan kesejahteraan GPAI.
“Kebijakan pelaksanaan PPG bagi GPAI yang sangat sulit dan tidak merata di setiap daerah NTB, tersendatnya pembayaran sertifikasi, tunjangan THR 50% dan 100% bagi guru PAI PPPK di daerah NTB, perbedaan perlakuan pemberian insentif/kesejahteraan GPAI yang diangkat oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, ini semua akan kami perjuangkan”, ujar Sulman.
Berbagai permasalahan ini, kata Sulman akan menjadi bahan yang akan dibawa ke Musyawarah Nasional DPP AGPAII yang akan diselenggarakan di Jakarta.
Disamping itu, Sulman juga mendukung terkait dengan proyek perubahan yang digagas Direktur PAI Kemenag RI Muhammad Munir tentang transformasi dan digitalisasi pengelolaan guru dan pengawas PAI di sekolah umum.
“Ini sangat penting karena proyek perubahan ini mencoba mendalami permasalahan guru dan pengawas PAI di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang selama ini menjadi permasalahan tata kelola yang berdampak pada kualitas pembinaan karir, jabatan dan kesejateraan GPAI”, pungkasnya. (Red)
