Radar NTB – Pesan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil), Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, SH.,MH., Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) ini penting sebagai media untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan di daerah.
Hal itu diungkapakan Kadis SPMPD Dukcapil NTB Dr H Ashari terkait Lomdeskel tersebut, saat verifikasi faktual Lomba Desa dan Kelurahan (LOMDESKEL) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022, di kantor kelurahan Panggi kecamatan Mpunda, Kota Bima, Rabu (13/7/2022).
“Keberadaan desa dan kelurahan, merupakan ujung tombak dari pembangunan di daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB, melalui DPMPD Dukcapil, Provinsi NTB, menjadikan Lomdeskel ini sebagai media untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan di daerah,” terangnya.
“Desa dan keluran ujung tombak pembangunan di daerah. Maka pembinaannya harus fokus, dilandasi aturan yang jelas dan dievaluasi pelaksanaanya dengan baik,” tambahnya.
Hal itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan Desa Gemilang sesuai ikhtiar Pemprov. NTB, dibawah pemerintahan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, terwujud hingga tuntas.
Menurut Azhari, inti dari semua yang diikhtiarkan oleh pemerintah adalah demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat.
Oleh sebab itu, membangun dan melawan kemiskinan dari desa, konsepnya sederhana. Memiliki komitmen, konsistensi, ada regulasi, implementasi dan evaluasi.
“Apalagi konstitusi negara, terkait pasal 33 UUD, tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakkmuran rakyat, maka kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, untuk menjalankan konstitusi tersebut melalui dana desa yang digelontorkan setiap tahun untuk pembangunan dan berbagai program didesa,” terangnya.
Azhari menyebutkan, ada tiga aspek penilian dari Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel), yakni, aspek pemerintahan, kewilayahan dan aspek kemasyarakatan. Termasuk juga bukti fisik seperti dokumen, postur desa/kelurahan atau profil. Begitupun aspek kewilayahan seperti batas desa atau kerjasama dan keamanan desa/kelurahan. Hal yang sama juga pada aspek kemasyarakatan seperti kesehatan maupun lingkungan.
“Bidang kesehatannya, kita titikberatkan pada pengelolaan posyandu keluarga, baik makanan tambahan atau pokjanya. Sedangkan bidang pendidikannya memiliki PAUD HI, sekolah jenjang SD hingga Perguruan tinggi. Ini semua bisa dipantau lewat LOMDESKEL,”jelas pria kelahiran Lombok Timur ini.
Sementara itu, Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kunjugan tim penilai LOMDESKEL.
“Kami siap untuk dinilai, Namun kami tidak berani meminta, namun bila dipercaya kami siap menerima amanat kalau dinilai terbaik,”kata Sekda mewakili Walikota Bima H. M. Lutfi,SE.
Sekda juga menyampaikan bahwa Kelurahan Panggi, memiliki program inovasi Sistem Informasi Kelurahan (Simatik). Ia berpesan agar lurah, staf dan OPD memahami dan melengkapi data pada sistem ini.
“Baru disosialisasikan kepada masyarakat. Termasuk SIFOKER. yang di gagas Dikes,”ujarnya.
Lurah Panggi Kota Bima Bunyamin, S. Pd., dalam paparanya menyatakan keluran Panggi dengan Luas 3.51 km, memiliki potensi demografi dataran tinggi dan rendah, untuk pertanian dan peternakan.
“Aspek Kesehatan, berdasarkan rekapitulasi data, di keluran Panggi hanya berisiko stunting. Jadi tidak ada stuntung,”tegasnya.
Ia berharap kepada Tim penilai yang terdiri dari TP. PKK, Dikes, kesbangpoldagr Provinsi NTB, meberikan kesempatan kepada Kelurahan Panggi, untuk ikut bersaing ditingkat Nasional. (ed/op/dskmf)
