MATARAM, radarntb.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi modern yang adaptif dengan menyiapkan implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang akan efektif berlaku mulai awal tahun 2026.
Rencana besar ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, dalam FGD Penataan Kelembagaan di Hotel Lombok Raya pada Senin (1/12). Wagub Indah menegaskan bahwa penataan struktur ini adalah respons terhadap tuntutan pemerintahan modern yang mengutamakan kecepatan layanan dan efisiensi kerja.
Salah satu perubahan paling signifikan dalam SOTK baru adalah perampingan dan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
-
Target Pengalihan: Lebih dari 200 pejabat Eselon III dan IV akan beralih status ke jabatan fungsional. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk menyederhanakan birokrasi.
-
Jaminan Karier: Wagub memastikan bahwa proses transisi ini tidak dilakukan secara mendadak. Pemprov NTB telah menyiapkan mekanisme komprehensif, termasuk uji kompetensi, pendampingan, serta penempatan yang adil dan proporsional untuk menjamin kepastian karier Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Penataan SOTK yang akan kita laksanakan efektif insya Allah pada awal tahun 2026, kita harapkan dapat menjadikan birokrasi kita lebih dinamis, adaptif, dan mampu menjawab persoalan baru secara lebih tepat,” harap Wagub.
FGD tersebut turut menghadirkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof. Dr. Akmal Malik, yang memberikan panduan mengenai arah penataan kelembagaan di daerah.
Prof. Akmal Malik menekankan bahwa ukuran organisasi bukanlah penentu utama kinerja birokrasi, melainkan ketepatan dalam analisis masalah dan penggunaan data.
“Besar kecil itu tidak jadi ukuran tetapi ketepatan melihat objek dan problem solving-nya itu lebih utama. Artinya besar atau kecilnya kelembagaan itu nggak ngaruh ke performance. Yang lebih penting adalah bagaimana memahami data dan objek-objek yang akan dieksekusi,” jelasnya.
Pemprov NTB saat ini menargetkan agar seluruh perangkat daerah segera melakukan penyesuaian pada Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana kerja, dan uraian tugas. Penyesuaian ini krusial agar transisi menuju struktur baru dapat berjalan lancar dan layanan publik tetap optimal.
