JAKARTA, radarntb.com — Inovasi tata kelola data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui program NTB Satu Data berhasil menembus lima besar nasional kategori Pemerintah Daerah Provinsi dalam ajang bergengsi Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2026.
Capaian dalam SDGs Action Awards 2026tersebut menegaskan komitmen Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur H. L. Muhamad Iqbal dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data (evidence-based policy) yang presisi, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sesi pemaparan dan wawancara di hadapan dewan juri digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Hotel Pullman Thamrin CBD, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, hadir mempresentasikan materi mewakili Gubernur NTB, didampingi tim teknis Bappeda dan Diskominfotik NTB.
Dalam presentasinya yang bertajuk NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan, pria yang akrab disapa Aka tersebut menegaskan bahwa data bukan sekadar pelengkap administrasi atau produk teknologi semata.
“Tidak ada tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan sukses tanpa data,” tegas Aka di hadapan panelis dewan juri dari unsur kementerian dan akademisi.
Aka menjelaskan bahwa NTB Satu Data mentransformasi cara kerja pemerintah—dari data sektoral yang tadinya tersebar dan tidak seragam menjadi satu fondasi terintegrasi untuk merencanakan pembangunan, menentukan sasaran bantuan sosial, hingga mengukur dampak kebijakan.
Transformasi yang diinisiasi bertahap sejak 2018 ini menunjukkan lompatan signifikan. Jumlah dataset yang terkelola melonjak dari 795 menjadi 932 dataset hingga September 2026, yang disuplai oleh 43 produsen data perangkat daerah dan mencakup 13 topik pembangunan.
Selain itu, Indeks Satu Data Indonesia untuk Provinsi NTB yang pada 2024 bernilai 53,44 melesat menjadi 75,85 pada 2025, dan diproyeksikan melampaui angka 90 pada penilaian tahun 2026.
Lebih dari sekadar capaian angka, NTB Satu Data telah dimanfaatkan secara konkrit di lapangan, di antaranya: Verifikasi Bantuan Pendidikan: Pemilahan data sasaran penerima bantuan agar tepat alamat.
Berikutnya, Pemetaan Penyandang Disabilitas: Penyediaan fasilitas dan program aksesibel berbasis kebutuhan nyata.
Selanjutnya, Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem: Penentuan lokasi dan warga penerima manfaat program Desa Berdaya Transformatif.
Pencapaian ini ditopang oleh pembagian peran kelembagaan yang jelas dan terstruktur, antaranya, BPS NTB selaku Pembina Data, Bappeda NTB sebagai Koordinator Forum Satu Data, Dinas Kominfotik NTB bertindak sebagai Wali Data dan OPD/Perangkat Daerah sebagai Produsen Data.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam pembukaan SAA 2026 mengapresiasi inovasi daerah yang mampu menerjemahkan target SDGs 2030 ke dalam aksi nyata yang relevan dan berbasis bukti.
Keberhasilan NTB Satu Data menembus jajaran lima besar SAA 2026 menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang mendasari setiap kebijakan pemerintah.
