MANDALIKA, radarntb.com – Direktur Komersial InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Reza Warokka cukup surprise dengan data-data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa MotoGP 2024 berhasil meningkatkan kinerja Fiskal dan Perekonomian.
Dalam data yang dibeberkan Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan BPS NTB pada acara Konferensi Pers Kinerja Fiskal dan Perekonomian Pasca Pagelaran MotoGP 2024 yang di gelar DJPb NTB dan BPS di Bukit 360 Sirkuit Mandalika, Rabu (30/10/2024) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kinerja fiskal dan ekonomi seusai pagelaran MotoGP Mandalika 2024.
DJPb menyebutkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024, penyelenggaraan MotoGP mampu mendorong penerimaan pajak di sektor pendukung pariwisata, seperti transport, akomodasi, dan penyewaan.
DJPb melihat peningkatan tersebut berdasarkan pertumbuhan angsuran PPh Pasal 25 karena adanya kenaikan penghasilan tahunan pada 2023.
Sementara BPS NTB menyebutkan bahwa, pelaksanaan MotoGP berdampak terhadap peningkatan laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat dari 71,65 pada 2022 menjadi 72,37 pada 2023
Hal itu yang membuat Direktur Komersial ITDC, yang juga sebagai Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGPTM) 2024 Troy Reza Warokka surprise.
“Data yang dikelaurkan DJPb dan BPS merupakan data yang sangat otentik, karena itu hasil dari analisa sendiri bukan berasal dari kami,” kata Troy.
“Sesuai instruksi dari Menteri BUMN, segala sesuatu yang dilakuakan oleh ITDC harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terlebih untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Troy.
Sementra Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi NTB Maryono mengatkan, MotoGP menjadi pendorong penting bagi kemajuan ekonomi dan promosi destinasi wisata.
“Pada 2023 dan 2024, penyelenggaraan MotoGP mendorong penerimaan pajak di sektor pendukung pariwisata, seperti transport, akomodasi, dan penyewaan,” sebutnya.
Pada September 2024, pertumbuhan angsuran yang disebutkan DJPb mencapai 278 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan data pertumbuhan angsuran PPh Pasal 25 pada September 2023, yakni sebesar 228 persen.
Tak hanya itu, Maryono juga menuturkan bahwa lelang amal merchandise MotoGP dan UMKM kolaborasi KPKNL Mataram bersama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) serta MGPA mampu mendorong ekonomi setelah MotoGP Mandalika 2024.
“Jumlah barang yang berhasil dilelang sebanyak tujuh item, yakni barang-barang merchandise seperti helm, baseball hat, t-shirt, vest dan sweater serta satu buah jaket tenun dari UMKM Allea Gallery. Total nilai laku untuk seluruh barang Rp 76 juta, dengan persentase kenaikan harga barang per item di range 900-8.000 persen,” tuturnya.
Dari data Kanwil DJPb NTB, nilai lelang amal merchandise antara lain t-shirt MotoGP dengan limit Rp 200 ribu laku Rp 2 juta, baseball hat dari limit Rp 100 ribu laku Rp 2,5 juta, sweater dengan limit Rp 200 ribu laku menjadi Rp 3 juta. Kemudian disusul vest dengan limit Rp 200 ribu laku menjadi Rp 17 juta, jaket UMKM dengan limit Rp 500 ribu akhirnya laku Rp 5 juta.
“Kemudian ada helm dari limit Rp 2 juta laku menjadi Rp 25,5 juta serta t-shirt Ducati dengan limit Rp 1,5 juta akhirnya laku Rp 21 juta. Jadi total dari lelang amal itu sebesar Rp 76 juta,” imbuhnya.
Sementra Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pelaksanaan MotoGP berdampak terhadap peningkatan laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat dari 71,65 pada 2022 menjadi 72,37 pada 2023.
“IPM NTB sekarang sudah pada posisi yang cukup lumayan 72,37 poin. IPM NTB sudah mulai masuk pada IPM yang sedang, tetapi tinggi,” kata kepala BPS Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahyudin.
Wahyudin menjelaskan bahwa peningkatan IPM akibat MotoGP itu secara spesifik bisa dilihat dari naiknya IPM Lombok Tengah dari 69,57 pada 2022 menjadi 70,41 pada 2023.
Penentuan IPM dilihat dari tiga aspek, yakni kesehatan yang diukur dari umur harapan hidup, pendidikan dari rata-rata lama sekolah juga harapan lama sekolah, dan standar hidup layak dari pengeluaran per kapita per tahun.
Wahyudin mengungkapkan dari beberapa tolak ukur IPM, hanya usia harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang masih berada di bawah.
“Yang masih cukup rendah itu adalah usia harapan hidup dan juga rata-rata lama sekolah, kalau pengeluaran per kapita dan jumlah harapan lama sekolah kita sudah lumayan,” tutupnya.
