LOMBOK TIMUR, radarntb.com – Dalam upaya meningkatkan standar keselamatan bagi para pendaki, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, baru-baru ini menyelenggarakan Pelatihan Rinjani Rescue Vertical Evacuation (Pelatihan Evakuasi Vertikal untuk pendaki Rinjani, red).
Acara yang berlangsung dari 16 hingga 20 Juli 2025 ini ditujukan khusus bagi para pemandu (guide), porter, dan komunitas pendaki Rinjani.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menekankan urgensi penerapan standar pelayanan, pengamanan, dan penyelamatan yang ketat di kawasan Gunung Rinjani.
Ia berharap tim Rinjani Rescue Vertical Evacuation (RRVE) ini di masa mendatang akan memperoleh lisensi resmi sebagai tim penyelamat, khususnya untuk menangani situasi darurat di jalur pendakian Gunung Rinjani.
Menurut Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB, adanya lisensi ini akan memberikan dampak signifikan pada citra NTB di mata dunia internasional.
Ia optimis bahwa hal ini akan meyakinkan pendaki dan wisatawan mancanegara bahwa NTB telah memiliki sertifikasi standar internasional dalam pengelolaan keselamatan pendakian.
“Sebelumnya kami menghadapi tantangan terkait kapasitas, namun kini kami telah tersertifikasi secara internasional. Ini membuktikan komitmen serius kami dalam memperbaiki tata kelola Gunung Rinjani,” ujar Miq Iqbal.
Miq Iqbal juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para pendaki.
Hal ini sejalan dengan rencana pemasangan signage (rambu-rambu penunjuk arah) di sepanjang jalur pendakian hingga ke puncak Rinjani, yang selama ini belum tersedia.
Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan dukungan dari merek lokal Indonesia, Consina, pemasangan signage ini akan segera terealisasi. Pernyataan ini disampaikan di hadapan Bupati Lombok Timur, Pj. Sekda NTB, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, serta sejumlah Kepala OPD lingkup Provinsi NTB, termasuk Kadis Kominfotik H. Yusron Hadi, para Asisten, Kadis Ketahanan Pangan, Kepala BPSDM, Kepala BKD NTB, dan Kadis Kelautan Perikanan NTB.
Lebih lanjut, Gubernur NTB menekankan vitalnya penyediaan fasilitas dan peralatan evakuasi berstandar internasional yang akan ditempatkan di lokasi strategis dekat zona rawan pendakian.
Tujuannya adalah agar setiap tim penyelamat atau individu yang telah memiliki lisensi vertical rescue dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk misi kedaruratan.
Menurut Gubernur, hal ini akan memudahkan proses evakuasi ke “dead zone” atau area aman di sekitar Rinjani, terutama jika terjadi insiden serupa dengan kejadian sebelumnya.
Ia berharap penyelenggaraan pembukaan pendakian di masa depan akan jauh lebih baik, termasuk dalam hal pengelolaan sampah dan asuransi bagi pendaki, yang semuanya akan ditata ulang.
Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh program tata kelola kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini tidak menggunakan anggaran pemerintah, melainkan merupakan hasil gotong royong dan dukungan penuh dari pihak swasta serta seluruh pemangku kebijakan terkait.
Federasi Vertical Rescue Rinjani, melalui Agam Rinjani, menyuarakan harapannya agar jumlah peserta pelatihan penyelamatan vertikal dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.
Agam menekankan peran krusial para porter dan pemandu yang sering kali menjadi garda terdepan dan pihak pertama yang menghadapi insiden di jalur pendakian.
Menurut Agam, para porter dan pemandu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan pendaki.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan penyelamatan vertikal menjadi sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi darurat di medan yang menantang dan berisiko tinggi.
