JAKARTA, radarntb.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim, melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta Wakil Menteri dan jajaran eselon I KKP pada Jumat, 26 September 2025, bertempat di Gedung Mina Bahari 1, Jakarta Pusat.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan sejumlah isu strategis utama, termasuk mendesak percepatan program blue economy di NTB.
Fokus dari program ini mencakup empat pilar penting: perikanan tangkap, budidaya, diversifikasi olahan ikan, serta pengelolaan kawasan konservasi perairan yang menjadi kewenangan provinsi.
Gubernur juga secara langsung meminta Kepala DKP NTB untuk mempresentasikan progres pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di NTB.
Penyampaian ini menjadi fondasi untuk menguatkan kolaborasi dalam implementasi kebijakan pembangunan sektor tersebut.
Selain program blue economy, Gubernur NTB juga menyoroti beberapa isu krusial yang dihadapi masyarakat NTB. Salah satunya adalah krisis air bersih yang melanda kawasan wisata populer Gili Trawangan dan Gili Meno.
Isu lain yang ditekankan adalah pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini dialokasikan di tiga lokasi: Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa.
Aspek tantangan nelayan juga menjadi pembahasan, termasuk kemudahan perizinan kapal nelayan serta ketersediaan BBM bersubsidi yang semakin terbatas.
Sementara itu, sektor budidaya juga tak luput dari perhatian, khususnya budidaya lobster yang kini menghadapi tantangan serius berupa kenaikan harga pakan, ketersediaan benih yang langka, dan penurunan harga jual di tingkat pembudidaya.
Di akhir pertemuan, Gubernur Lalu Muhammad Iqbal secara spesifik meminta dukungan penuh dari KKP untuk pengembangan hilirisasi industri kelautan di NTB.
Dukungan ini diwujudkan melalui pembangunan fasilitas penting seperti coldstorage pengolahan udang yang direncanakan berlokasi di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat.
Menanggapi berbagai isu dan permintaan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi NTB.
Menteri berjanji akan mendorong jajaran eselon I KKP untuk segera mempercepat realisasi program jangka pendek dan menengah yang selaras dengan prioritas nasional, dengan fokus khusus pada wilayah Nusa Tenggara Barat.
Catatan redaksi: Audiensi ini menandai langkah konkret Pemerintah Provinsi NTB dalam mengamankan dukungan pusat untuk memajukan potensi kelautan dan perikanan daerah, sekaligus mencari solusi atas permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat pesisir dan pembudidaya.
