MATARAM, radarntb.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memacu langkah nyata dalam penurunan angka prevalensi stunting. Fokus utama saat ini adalah percepatan validasi data untuk memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Terkait penurunan angka stunting ini, rencananya, gerakan penanganan serentak akan dilaksanakan mulai pertengahan Mei 2026 di seluruh wilayah Bumi Gora.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa akurasi data hasil pendataan posyandu bulan April menjadi landasan krusial sebelum perangkat daerah terjun ke lapangan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan, Percepatan, Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (30/4/2026).
“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” ujar Baiq Nelly.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting kini tidak lagi terbatas pada desa-desa tertentu saja, melainkan menjadi gerakan menyeluruh. Meski demikian, daerah dengan angka prevalensi tertinggi tetap menjadi prioritas utama.
“Kita tidak bicara 40 desa saja. Ini seluruh NTB harus bergerak, tapi tentu fokus pada wilayah dengan angka tertinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara,” tambahnya.
Sebagai informasi, data Dinas Kesehatan NTB menunjukkan prevalensi stunting triwulan I 2026 berada di angka 12,88 persen, dengan Lombok Timur mencatat angka tertinggi yakni 20,72 persen.
Pendekatan yang diambil Pemprov NTB mencakup dua jalur utama: intervensi spesifik di sektor kesehatan dan intervensi sensitif lintas sektor. Kepala Bidang Pelayanan Primer, Komunitas, dan Lanjutan Dinas Kesehatan NTB, H. Badaruddin, merinci bahwa intervensi spesifik menyasar seribu hari pertama kehidupan.
“Intervensi spesifik itu menyasar seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Di situ kontribusinya sekitar 30 persen,” jelasnya. Langkah ini meliputi imunisasi, pemantauan kehamilan, hingga pemberian ASI eksklusif.
Sementara itu, intervensi sensitif yang memiliki pengaruh hingga 70 persen melibatkan sektor penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan ekonomi keluarga. Badaruddin menekankan bahwa pencegahan di hulu jauh lebih efektif daripada penanganan kasus.
“Kalau sudah terjadi, penanganannya lebih sulit. Karena itu pencegahan di hulu menjadi kunci, mulai dari remaja putri, ibu hamil, sampai balita,” tegas Badaruddin.
Dukungan kuat juga datang dari Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Ny. Sinta M. Iqbal. Ia berpesan agar program ini melibatkan seluruh elemen hingga ke tingkat bawah, termasuk kader posyandu di pelosok desa. “Stunting ini urusan kita semua.
Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng,” pesan Bunda Sinta. Melalui kerja sama lintas sektor yang berbasis data akurat ini, NTB optimistis dapat menurunkan angka stunting secara signifikan sekaligus menyukseskan survei gizi tahun 2026.
