MATARAM, radarntb.com – Kasus penolakan masuk seorang jemaah haji asal Kota Mataram oleh otoritas imigrasi Arab Saudi baru-baru ini menjadi perhatian serius. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) NTB, Lalu Muhamad Amin, memastikan bahwa pihaknya telah melakukan penanganan maksimal dan humanis terhadap jemaah yang bersangkutan.
Amin menegaskan, meski proses keberangkatan dari Indonesia telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, otoritas imigrasi di setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang boleh memasuki wilayah mereka.
Setelah menerima informasi mengenai kendala tersebut saat tiba di bandara Arab Saudi, pihak Kemenhaj NTB langsung bergerak cepat untuk mengoordinasikan pemulangan.
“Prioritas kami adalah memberikan pelayanan maksimal. Jemaah tersebut telah berhasil dipulangkan ke Indonesia, diterima dengan sangat baik, dan telah dikembalikan kepada keluarganya dalam kondisi aman dan sehat,” ujar Amin, Jumat (1/5/2026)
Pihaknya juga memilih untuk menjaga privasi jemaah demi aspek kemanusiaan. “Tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi, dan kami sangat menghargai privasi jemaah tersebut,” tambahnya.
Berdasarkan penelusuran, penolakan tersebut murni didasarkan pada security reason (alasan keamanan) oleh pihak imigrasi Arab Saudi. Setelah dilakukan pengecekan sidik jari, terdeteksi bahwa jemaah tersebut memiliki catatan sanksi akibat pelanggaran keimigrasian saat menunaikan ibadah umrah pada tahun 2017 silam.
Sesuai aturan di Arab Saudi, pelanggaran overstay (tinggal melebihi izin) umumnya berujung pada sanksi larangan masuk selama 10 tahun. Hal ini seringkali tidak terdeteksi oleh sistem imigrasi Indonesia karena perbedaan integrasi data antarnegara.
Peristiwa ini dijadikan Kemenhaj NTB sebagai momentum edukasi bagi calon jemaah haji di masa depan. Amin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersikap terbuka dan jujur mengenai riwayat perjalanan maupun permasalahan keimigrasian di masa lalu.
“Kami mengimbau agar jemaah jujur jika memiliki riwayat permasalahan di negara lain. Keterbukaan ini sangat penting agar penyelenggara dapat melakukan langkah antisipatif sejak awal sebelum keberangkatan,” jelasnya.
Lalu Muhamad Amin juga berpesan agar setiap calon jemaah mematuhi seluruh aturan yang berlaku di negara tujuan. Baginya, kepatuhan terhadap aturan keimigrasian adalah kunci kelancaran ibadah.
“Jadilah jemaah yang tertib dan taat aturan. Bagi yang pernah memiliki masalah serupa, sebaiknya memastikan masa larangan (sanksi) telah berakhir sebelum kembali merencanakan perjalanan ke Arab Saudi,” pungkasnya.
Langkah sigap Kemenhaj NTB dalam menangani jemaah yang terkendala ini membuktikan kesiapan pemerintah dalam mendampingi tamu Allah, baik saat keberangkatan maupun dalam situasi darurat sekalipun.
