LOMBOK UTARA radarntb.com – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Artadi S.Sos meminta Pemkab KLU kaji ulang aturan One Gate Sistem yang mereka terapkan pada Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena).
Artadi khawatir, wisatawan meninggalkan tiga gili yang menjadi andalan pariwisata di Lombok Utara itu (Gili Tramena/red).
“kita khawatir para wisatawan akan pelan-pelan pergi dan tidak mau datang lagi ke Gili Tramena lagi,” kata Artadi kepada radarntb.com, Jumat (21/10/2022).
Ia ingin, aturan tersebut tidak menjadi masalah ketiga setelah catcalling dan air bersih yang mencuat ke publik.
“oleh karena itu kita minta Pemda untuk segera melakukan evaluasi terhadap apa yg terjadi saat ini,” ujarnya.
Artadi ingin, aturan tersebut dikaji ulang, dengan melihat dampak positif dan negatifnya.
Jika lebih banyak positifnya, Artadi minta hal itu dilanjutkan, namun jika sebaliknya, malah membuat wisatawan enggan datang ke gili, lebih baik aturan tersebut dipertimbangkan lagi, untuk pemberlakuannya.
“kalau memang dampak positifnya lebih banyak silahkan dilanjutkan, tetapi apabila dampak negatifnya lebih banyak maka kita minta Bupati segera menarik lagi surat yang ia keluarkan itu,” tegasnya.
Artadi ingin, wisatawan yang datang ke Gili Tramena, merasa aman dan nyaman, dan dapat membawa cerita yang baik ketika mereka kembali ke negaranya.
“bayangkan kalau tidak ada tamu, emang gili bisa ramai, bagaimana kalau kita ingat pada saat covid kemarin, gili kayak kota mati, karena semua tamu balik ke negaranya,” tegasnya.
“jangan sampai akibat permasalahan ini, masyarakat kita hilang mata pencahariannya dan banyak karyawan yang akan di PHK oleh perusahaan atau hotel yang ada,” imbuhnya.
Ketua DPRD KLU sekaligus sekretaris Partai Gerindra KLU itu, sedih melihat kebijakan yang bupati keluarkan itu.
“pariwisata akan terancam akibat kebijakan yang tidak tepat ini,” katanya lagi.
Artadi tidak faham apa dasar dan kajian Bupati tiba-tiba mengeluarkan surat dengan memberlakukan sistem tersebut.
Dia meminta Bupati segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yg di lakukan sebelum pariwisata semakin parah
“Ini yg rugi KLU. Eksekutif dan legislatif ini mitra kerja, tetapi tidak di libatkan dalam hal ini,” Pungkasnya (Teno*)
