TANJUNG radarntb.com – Ketua Bawaslu Lombok Utara, Deni Hartawan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan kepada warga bahwa pencocokan dan penelitian (coklit) adalah kebutuhan Pilkada, bukan pemetaan bantuan sosial.
Permintaan ini disampaikan Deni saat mendampingi KPU melakukan coklit kepada para tokoh agama, Selasa, (25/06/2024).
“Kami meminta KPU untuk menjelaskan kepada warga sebelum melaksanakan coklit bahwa ini adalah untuk kebutuhan Pilkada mendatang,” kata Deni.
Deni juga menegaskan bahwa Bawaslu akan mengawasi seluruh proses coklit yang berlangsung selama satu bulan penuh.
“Semua perangkat kita arahkan, meskipun satu desa hanya satu PKD dan Pantarlih banyak, tetapi kita punya strategi untuk mengawasi,” tambahnya.
Deni memastikan bahwa semua warga yang memiliki hak suara akan terdata. Jika ada warga yang belum terdata setelah coklit selesai, Bawaslu akan membuka posko pengaduan sesuai dengan daftar pemilih.
“Kami akan membuka posko pengaduan sesuai dengan daftar pemilih,” jelasnya.
Ilmiawan Hasyan, Kepala Divisi Bidang Hukum dan Pengawasan KPU Lombok Utara, menyatakan bahwa coklit ini menandai dimulainya tahapan Pilkada dan diharapkan menjadi ajang sosialisasi yang efektif.
“Kami menurunkan Pantarlih yang pernah kami bimbing teknis, dengan penekanan pada pengamanan secara legal,” katanya.
Meskipun dalam tahapan coklit tetap dilakukan verifikasi faktual, KPU Lombok Utara telah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi.
“Walaupun dalam tahapan coklit tetap verifikasi secara faktual, sekiranya nanti kalau ada hal-hal yang kurang bisa diantisipasi dengan form-form yang sudah kita lengkapi,” terang Ilmiawan.
Kegiatan coklit ini melibatkan seluruh komponen dari Ad-hoc PPK dan PPS yang turun ke lapangan untuk melaksanakan coklit perdana.
“Kita dari KPU Lombok Utara juga membagi diri untuk memonitor pelaksanaan coklit ini,” tutupnya. (Ten*)
