MATARAM, RadarNTB.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan gebrakan besar dengan menyapu bersih pola birokrasi digital yang berjalan sendiri-sendiri. Di bawah komando Dinas Kominfotik, NTB kini memasuki era Pemerintah Digital yang terintegrasi, mengakhiri tren “satu inovasi satu aplikasi” yang selama ini justru membingungkan masyarakat. Kominfotik NTB kini mengandalkan DIGIHUB NTB sebagai portal layanan terpadu.
Akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini diperkuat dalam agenda pendampingan bersama KemenPAN-RB di Gedung Sangkareang, Rabu (13/5/2026).
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov, Dr. H. Ahsanul Khalik (Aka), menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar memindahkan dokumen ke layar komputer.
“Kita tidak boleh lagi bekerja dengan aplikasi yang terkotak-kotak. Transformasi ini harus menghadirkan sistem yang saling bicara satu sama lain. Intinya, mempermudah masyarakat, bukan menambah beban unduhan di ponsel mereka,” tegas Aka dengan lugas.
Bagi NTB yang merupakan daerah kepulauan, digitalisasi adalah kunci untuk “melipat jarak”. Aka ingin masyarakat di pelosok pulau terpencil bisa merasakan layanan yang sama cepatnya dengan mereka yang tinggal di pusat kota.
Langkah transformasi ini bukan sekadar klaim. Data menunjukkan lompatan signifikan pada indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTB. Tahun 2024: 3,56., Tahun 2025: 4,20 (Predikat Memuaskan).
“Capaian 4,20 ini membuktikan fondasi digital kita semakin kuat. Saat ini, 73 persen layanan Pemprov NTB sudah berbasis elektronik dan terintegrasi,” tambah Aka.
Kominfotik NTB kini mengandalkan DIGIHUB NTB sebagai portal layanan terpadu. Melalui DIGIHUB, ego sektoral antar-OPD dipangkas. Tidak ada lagi dinas yang boleh “bermain sendiri” dengan aplikasi yang tidak terhubung dengan Pusat Data Nasional.
Namun, Aka mengingatkan bahwa tantangan terberat bukanlah teknologi, melainkan manusia di baliknya.
“Transformasi digital butuh perubahan budaya kerja dan komitmen kepemimpinan. Teknologi hanya alat, kolaborasi adalah nyawanya,” jelasnya.
Asisten Deputi KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, memberikan apresiasi tinggi atas keberanian NTB melakukan konsolidasi layanan. Ia sepakat bahwa arah kebijakan nasional kini bukan lagi memperbanyak aplikasi, melainkan membangun ekosistem yang interoperabel (saling terhubung).
“Jangan sampai setiap dinas punya aplikasi sendiri yang egois. Fokus kita sekarang adalah integrasi, dan NTB telah menunjukkan langkah proaktif yang luar biasa,” puji Averrouce.
Melalui program unggulan NTB Good & Smart Governance, Pemprov NTB optimistis kualitas pelayanan publik akan menjadi lebih bersih, transparan, dan modern, sekaligus menjadi standar baru bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia Timur.
