LOMBOK UTARA radarntb.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kian gencar melakukan sejumlah pembangunan di daerah setempat.
Setelah sebelumnya membangun Kantor Bupati yang menelan biaya puluhan miliar, kini Pemda KLU rencananya akan mengusulkan pembangunan Alun-alun Tanjung sebesar Rp 25 miliar.
Hanya saja, wacana pembangunan Alun-alun tersebut mendapat tentangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) KLU, Artadi menegaskan, seharusnya Bupati H. Djohan Sjamsu lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat alih-alih membangun fasilitas kantor.
Pasalnya, menurut Artadi, hal ini tidak selaras dengan visi misi yang diusung pasangan Joda Akbar ketika kampanye pencalonan diri.
Berbicara visi misi kata Artadi, disana terdapat poin penekanan untuk mensejahterakan pegawai kontrak, kendati hal itu belum juga terealisasi.
“Coba bupati fokus visi misi di poin itu ada sejahterakan tenaga kontrak dan guru sesuai dengan UMR, baru kita bicara alun-alun,
sekarang justru gaji tenaga kontrak yang dulunya Rp 1,5 juta sekarang hanya Rp 1 juta kenapa harus bangun-bangun saja,” ungkap Artadi di kantornya, (08/09/23).
Ia menegaskan, selama ini pihaknya banyak mendapat keluhan dari tenaga kontrak maupun masyarakat.
Disisi lain, selain persoalan kesejahteraan tenaga kontrak, Artadi juga membeberkan persoalan lain dalam visi misi Joda akan Akbar, yakni mengakomodir petani dan mensejahterakan UMKM yang dianggapnya masih jauh dari harapan.
Artadi menjelaskan, pihaknya sempat berdiskusi dengan kepala daerah beberapa waktu lalu kaitan akomodir kesejahteraan guru dan tenaga lain, hanya saja lagi-lagi Bupati berkilah lantaran kondisi keuangan daerah minim.
“Kalau memang kondisi keuangan tidak memungkinkan, kenapa membangun bangun saja. Ini sudah berapa pekerjaan yang dibangun, apalagi mau nambah alun-alun Rp 25 miliar saya tidak setuju itu,” tegasnya.
Artadi mengatakan, dalam 10 poin pada visi misi Joda Akbar, praktisi Politisi Gerindra ini menyebut bahwa hanya program pinjaman modal tanpa bunga saja yang di rasa sedikit berhasil.
Kendati masih banyak pedagang serta peternak yang cukup sulit mengakses anggaran bantuan tersebut karena sistem Bank.
Ia menilai, hal itu berat di dewan. Pasalnya, sebagai pengusung pasangan bupati dan wakil bupati ia selalu dicerca pertanyaan oleh masyarakat kaitan janji bupati.
“Sekarang kita lebih pentingkan kesejahteraan atau pembangunan?, saya kira dampaknya tidak signifikan kalau pembangunan. Makanya jalan desa itu sangat penting sehingga kita usulkan dalam Visi Misi, tapi ini jalan desa hanya sedikit persentase pembangunannya,” tandasnya.
Hal senada juga diutarakan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara, Nasrudin.
Ia menyebut, dalam visi misi itu ada poin yang akan mensejahterakan marbot masjid sampai pengurus tempat ibadah.
Selain itu juga disebut dari target pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 3 ribu unit. Namun, realisasinya baru 40 unit saja.
Padahal katanya, ini juga masuk dalam apa yang dijanjikan oleh Bupati.
“Insentif guru ngaji, marbot, penghulu adat, sampai hari ini tidak ada yang terjawab. Katanya diberikan setiap tahun, nakes dan lain sebagainya bicara infrastruktur masuk visi misi pedesaan ada 3 ribu RTLH tapi itu baru 40 unit ini data dari banggar tahun 2022. Apakah mampu bupati realisasikan visi misi sementara jabatan sisa satu tahun lagi,” semprotnya.
Sebagai anggota Banggar, lanjut Nasrudin, dalam pembahasan anggaran ia selalu mengingatkan TAPD terkait realisasi visi misi sehingga apa yang diusulkan tidak keluar jauh dari itu.
Hanya saja, kenyataannya ia tidak melihat program OPD selaras dengan visi misi sehingga dengan intensitas pembangunan ini dianggap tidak dirasakan betul oleh masyarakat Lombok Utara.
“Sekarang bangun alun-alaun, pasti masyarakat di sekitar Tanjung saja yang nikmati. Sementara di Bayan mau dianggap apa, kita selalu ingatkan soal visi misi tapi jawaban kepala daerah masih diusahakan saja katanya,” pungkasnya. (Ten*)
