MATARAM, radarntb.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi memulai babak baru dalam manajemen birokrasi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah (Iqbal-Dinda), sistem seleksi terbuka atau yang sering dijuluki “beauty contest” akan segera dihapus.
Sebagai ganti Beauty Contest ini, Pemprov NTB mengadopsi Manajemen Talenta ASN sebagai instrumen utama dalam menentukan promosi dan pengembangan karier pegawai.
Kebijakan ini dirancang agar karier ASN tidak lagi ditentukan oleh performa sesaat di panggung seleksi, melainkan oleh rekam jejak dan potensi yang terukur secara objektif.
Meski sistem baru mulai diberlakukan, Pemprov NTB memberikan kesempatan terakhir melalui seleksi terbuka untuk mengisi 13 posisi jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang saat ini masih lowong.
“Ini adalah seleksi terbuka terakhir di masa kepemimpinan Iqbal-Dinda. Setelah ini, semua akan berbasis manajemen talenta,” ungkap Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Selasa (13/1/2026).
Adapun 13 jabatan yang segera dibuka seleksinya meliputi:
-
Untuk Kepala Dinas, meliputi: Pertanian & Ketahanan Pangan; Pendidikan, Pemuda & Olahraga; Pekerjaan Umum (PUPR); Perindustrian & Perdagangan; Kebudayaan; serta Lingkungan Hidup & Kehutanan.
-
RSUD Provinsi NTB: Direktur Utama serta empat posisi Wakil Direktur (Perencanaan, Umum, SDM, dan Pelayanan).
-
Sekretariat Daerah: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Kepala Biro Umum & Administrasi Pimpinan.
Dr. Aka—sapaan akrab Kepala Dinas Kominfotik NTB yang baru Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa, transisi ini adalah komitmen kuat Gubernur untuk menegakkan Sistem Merit. Nantinya, pemetaan pegawai akan menggunakan instrumen Talent Mapping 9-Box.
Dengan sistem ini, setiap ASN akan dinilai berdasarkan kinerja nyata dan potensi pengembangan. Targetnya jelas: the right person in the right place, at the right time.
“Karier aparatur harus dipandu oleh data, bukan kontestasi sesaat. Ini jauh lebih adil bagi ASN dan sangat menguntungkan bagi organisasi karena kita mendapatkan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya,” tegas Dr. Aka.
Dalam masa transisi ini, Gubernur Iqbal juga memberikan perhatian khusus bagi para pejabat yang terdampak mutasi sebelumnya (demosi). Dr. Aka menyebutkan bahwa mereka akan diberikan prioritas, namun dengan catatan keras.
“Pak Gubernur memberikan ruang bagi mereka yang didemosi, tetapi syaratnya mutlak: tunjukkan komitmen, kinerja terbaik bagi masyarakat, serta loyalitas konstitusional yang tinggi,” tambahnya.
Perubahan paradigma ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi NTB yang lebih modern, profesional, dan bebas dari intervensi subjektif.
Kini, bola ada di tangan para ASN: apakah mereka mampu membuktikan kualitasnya melalui kinerja nyata, atau justru tertinggal oleh sistem yang semakin kompetitif dan transparan.
