SEMBALUN, radarntb.com — Sebuah kapal tidak dibuat untuk berdiam di pelabuhan menghindari laut. Ia dibangun untuk berlayar, menembus ombak, dan siap menerjang badai. Metafora berani inilah yang diusung Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat membuka Workshop Manajemen Risiko Pemprov NTB di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (8/8/2026). Di hadapan jajaran pejabat teras Pemprov NTB, Gubernur menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lumpuh akibat takut mengambil risiko.
Kegiatan strategis yang digagas Inspektorat Provinsi NTB ini dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB, Kepala Perwakilan BPKP RI NTB, serta jajaran Asisten, Kepala OPD, Direktur RSUD, hingga Sekretaris Dinas.
Gubernur Miq Iqbal menekankan bahwa setiap keputusan pemerintah pasti mengandung konsekuensi. Oleh karena itu, tugas pemimpin bukan melarikan diri dari risiko, melainkan menghitungnya sejak awal (calculated risk).
“Mengambil risiko itu tidak sama dengan mengabaikannya. Pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan, tetapi dengan calculated risk—risiko yang telah diperhitungkan dan disiapkan langkah mitigasinya,” tegas Miq Iqbal.
Ia mengingatkan, risiko birokrasi bukan sebatas persoalan hukum. Ada risiko politik, sosial, lingkungan, hingga keuangan yang siap mengintai jika program dirancang tanpa perhitungan matang.
Melengkapi arahan Gubernur, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengingatkan para Kepala OPD agar tidak menciptakan ‘budaya takut’ di lingkungan kerjanya.
Menurut Wagub, manajemen risiko hadir untuk memberikan rasa aman bagi ASN dalam bekerja dan mengelola keuangan negara, bukan malah mengunci kreativitas.
“Terlalu takut mengambil risiko membuat organisasi kehilangan keberanian untuk berinovasi. Sebaliknya, mengambil risiko tanpa perhitungan bisa membawa bencana. Yang kita butuhkan adalah keberanian yang terukur,” jelasnya.
Melalui workshop ini, Pemprov NTB berkomitmen mengubah pola kerja birokrasi dari reaktif menjadi antisipatif. Manajemen risiko harus hidup di ruang-ruang pengambilan keputusan, menjadi ruh dalam perencanaan budget, dan dipantau secara berkala.
Mengutip pesan penutup Gubernur Miq Iqbal, ukuran keberhasilan manajemen risiko bukanlah seberapa banyak daftar risiko yang tertulis di atas kertas.
“Ukuran manajemen risiko bukan seberapa banyak risiko yang tertulis dalam dokumen, tetapi seberapa siap pemerintah ketika risiko itu benar-benar datang,” pungkas Miq Iqbal.
