MATARAM, radarntb.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Komisi VII DPR RI resmi memperkuat sinergi untuk menyorong transformasi ekonomi daerah. Tiga fokus utama yang disasar meliputi akselerasi hilirisasi industri, penguatan sektor pangan lokal, serta pengembangan pariwisata berkualitas (quality tourism).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, saat bertemu Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal) di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Miq Iqbal memaparkan tren positif ekonomi NTB yang kini tak lagi melulu bergantung pada sektor pertambangan, melainkan kian kokoh ditopang oleh pertanian dan pariwisata.
Salah satu bukti geliat ekonomi NTB terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang melesat ke angka 132—meningkat pesat dari sebelumnya 123 dan berada jauh di atas rata-rata nasional (127). Subsektor hortikultura dan perkebunan menjadi pendorong utamanya.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani,” ungkap Miq Iqbal.
Untuk melipatgandakan nilai tambah di dalam daerah, Pemprov NTB terus mendorong investasi hilirisasi, seperti Hilirisasi Perikanan: Mendorong pengolahan komoditas unggulan seperti udang vaname hingga tahap packing di NTB agar status dan dokumen ekspor resmi tercatat atas nama NTB.
Berikutnya Inovasi Pakan Lokal: Memanfaatkan kelor sebagai alternatif pakan ternak mandiri guna menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan bahan baku luar daerah.
Selanjutnya Kawasan Sapi Perah Sembalun: Membangun pilot project kawasan sapi perah terintegrasi mulai dari pakan, pembibitan, hingga industri pengolahan susu.
Di sektor pariwisata, Gubernur menegaskan perubahan paradigma. Pemprov NTB tidak lagi berburu jumlah angka kunjungan semata, melainkan mengejar quality tourism yang menitikberatkan pada durasi tinggal (length of stay), belanja wisatawan (spending), keberlanjutan lingkungan, serta kelestarian budaya lokal.
Fokus pembenahan utama saat ini menyasar kawasan eksotis Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air). Miq Iqbal berkomitmen menyelesaikan akar masalah mendasar mulai dari status lahan, penyediaan air bersih via sistem beach well, hingga pengolahan sampah berbasis pulau.
“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” tegas Miq Iqbal.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyambut hangat dan mengapresiasi terobosan Pemprov NTB. Menurutnya, Gili Tramena memiliki magnet luar biasa untuk menggaet wisatawan mancanegara agar tidak hanya tertahan di Bali.
“Wisatawan dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” kata Saleh.
Saleh memastikan seluruh aspirasi dan kebutuhan infrastruktur NTB—mulai dari persoalan air bersih, lingkungan, hilirisasi pakan, hingga penguatan UMKM—akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Sinergi pusat-daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan.
