TANJUNG radarntb.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara meminta Bupati turun tangan mengatasi konflik pendistribusian air bersih di Gili Trawangan dan Meno.
Saat ini, situasi pendistribusian air bersih di Gili Trawangan dan Meno Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara semakin memprihatinkan setelah PT TCN memutuskan untuk menutup pasokan air beberapa waktu lalu.
PT TCN tetap bersikukuh tidak membuka kembali pendistribusian air meski telah ada surat permintaan dari Pemerintah Daerah, termasuk DPRD Lombok Utara.
Kondisi ini memaksa Pemerintah Daerah untuk segera mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan air yang semakin mendesak.
Ketua DPRD Lombok Utara, Artadi dengan tegas meminta agar Bupati Lombok Utara segera turun tangan untuk menangani masalah ini.
Dikatakan Artadi, Direktur PT TCN bersedia membuka kembali pendistribusian air dengan syarat adanya tanda tangan dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat Gili Meno.
“Surat permintaan sudah dikirim ke PT TCN, namun mereka tetap menolak untuk membuka distribusi air,” kata Artadi saat ditemui radarntb.com di Tanjung, Selasa (25/06/2024).
“Pihak TCN bersedia membuka distribusi dengan syarat ada tanda tangan dari masyarakat Gili Meno,” sambung politisi Gerindra ini.
Artadi menjelaskan bahwa rapat yang dilaksanakan sebelumnya bersama tokoh masyarakat dan kepala desa Gili Meno belum menghasilkan kesepakatan.
Kesepakatan tidak tercapai karena kepala desa masih enggan menandatangani persetujuan tersebut lantaran khawatir akan adanya tuntutan dari masyarakat.
Disamping itu, ketua DPRD Lombok Utara ini juga mengusulkan agar seluruh pihak terkait termasuk Forkopimda, DPRD, Bupati, dan Kepolisian turun tangan bersama guna meyakinkan masyarakat Gili Meno.
“Ayo kita sama-sama turun, bila perlu forkopimda turun, DPR turun, bupati turun, kepolisian turun, ayo kita sama-sama untuk meyakinkan masyarakat di Gili Meno, karena syarat tanda tangan itu adalah sebagai syarat memproses ijin dan sebagainya,” tegas Artadi.
Untuk meyakinkan masyarakat di Gili Meno, kata Artadi, menurutnya tidak cukup hanya dengan Sekda, Asisten dan pihak PDAM saja.
Diceritakan Artadi, seorang pengusaha di Gili Trawangan telah menghubunginya, akan memulangkan wisatawan dan menghentikan penerimaan wisatawan baru, karena khawatir akan komplain akibat tidak ada ketersediaan air bersih di Gili Trawangan.
“Saya khawatir dengan kondisi yang ada. Tadi pagi, saya dihubungi oleh para pengusaha di Gili Trawangan. Mereka bahkan telah memasang spanduk untuk memulangkan wisatawan dan menolak menerima wisatawan baru karena takut menerima komplain terkait kondisi air di Gili Trawangan,” ungkap Artadi.
“Oleh karena itu, kami meminta Bupati untuk segera mengambil sikap tegas. Apa pun langkah yang diambil di Gili Meno, kami berharap Bupati turun tangan langsung untuk mengatasi masalah ini,” katanya.
Selain itu, Artadi memastikan agar Gili Meno juga tidak mengalami krisis air bersih.
“Masyarakat Gili Meno harus mendapatkan hak yang sama seperti dua pulau lainnya. Jika masyarakat bersedia menandatangani, Pemda harus memiliki rencana untuk mengatasi krisis air di Gili Meno,” lanjutnya.
“Jangan sampai ketika air di Gili Trawangan dibuka, Gili Meno malah mengalami krisis air bersih lagi. Kita berharap semua pulau tidak mengalami krisis air,” Tutupnya. (Ten)
