LOMBOK BARAT, RadarNTB.com – Kawasan wisata Senggigi menjadi pusat perhatian nasional. Jajaran menteri Kabinet Merah Putih seperti Menko Polkam Djamari Chaniago dan lainnya turun langsung mengumpulkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Pertemuan strategis ini digelar di Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026)
Hadir langsung dalam agenda tersebut Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus.
Para menteri disambut langsung oleh tuan rumah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, bersama para kepala daerah regional seperti Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Dalam arahannya yang berapi-api, Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan bahwa situasi geopolitik dan krisis ekonomi dunia saat ini sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, Djamari memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda agar menjaga sikap, etika, dan cara berkomunikasi di ruang publik. Mengingat, masyarakat saat ini jauh lebih kritis dan sensitif.
“Jangan sampai ucapan, perilaku, dan sikap para pemimpin melukai hati rakyat! Rakyat saat ini sedang membutuhkan kita bekerja keras untuk kepentingan mereka, bukan melihat ego sektoral atau pamer kekuasaan,” sentil Djamari Chaniago dengan tegas.
Ia juga meminta para pemimpin daerah tidak alergi turun ke lapangan jika terjadi riak-riak sosial.
“Kalau ada keresahan di masyarakat, langsung datangi dan selesaikan hari itu juga. Jangan dibiarkan berlarut-larut sampai viral dan meledak jadi konflik besar. Masyarakat menunggu kehadiran kita,” imbuhnya.
Selain masalah sosial, Menko Polkam juga menyoroti kelemahan pemerintah daerah dalam menguasai ruang digital. Menurutnya, birokrasi harus bergerak cepat dalam memberikan informasi yang akurat dan terbuka kepada publik.
“Jika pemerintah lambat dan masyarakat kekurangan informasi, maka ruang kosong di media sosial itu akan langsung diisi oleh informasi yang salah, liar, dan menyesatkan (hoaks),” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri M. Tito Karnavian memperkuat arahan dengan meminta daerah mengoptimalkan tiga pilar penjaga stabilitas, yaitu kekompakan Forkopimda, keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan ketajaman Tim Penanggulangan Konflik Sosial (TPKS).
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait membawa kabar baik mengenai program pro-rakyat kecil di sektor papan. Ia memaparkan sejumlah terobosan baru sesuai instruksi Presiden RI, antara lain: Percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan BPHTB (pajak pembelian rumah) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masifnya program bedah rumah di kawasan pesisir dan Indonesia Timur, dan peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus Perumahan.
“Negara harus hadir mempermudah masyarakat kecil untuk memiliki rumah layak huni. Ini komitmen mutlak kita,” pungkas Maruarar Sirait.
Melalui forum berskala besar di Senggigi ini, pemerintah pusat berharap ada keselarasan langkah antara pusat dan daerah demi menjaga stabilitas politik, keamanan, serta kepercayaan publik yang kokoh.
