PRAYA radarntb.com – Sebanyak 14 NGO (Non Governmental Organization) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepung Mako Polres Lombok Tengah. Mereka meminta Kapolres angkat kaki.
14 NGO ini terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya LSM Rudal, Laskar Mandalika, Gong Praje Sasak, Gertak, Gempar NTB, Gapura NTB, Jati NTB, Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB, Deklarasi NTB, GPAN Loteng, SBMI, Pedatu Lombok, SWIM, GNP TIPIKOR.
Aksi ini merupakan unjuk rasa yang kedua kalinya. Sebelumnya pada Rabu 27/3/24 lalu aksi serupa juga dilakukan oleh sejumlah LSM.
Aksi ini merupakan buntut dari terbongkarnya dugaan pungli yang di lakukan oleh oknum anggota Polisi di unit Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polres setempat.
Pada aksi hari ini, Senin 1 April 2024, belasan NGO tersebut membawa sejumlah tuntutan, yakni peningkatan kualitas penegakan hukum yang profesional dengan menjunjung hak asasi manusia di Polres Lombok Tengah.
Stop pungli (pungutan liar) di semua unit Polres (Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Lantas, Sat Tahti).
Kemudian tindak tegas semua oknum yang terlibat pungli dan menuntut Kapolres yang menjabat mundur dari jabatannya.
“kami datang disini 14 lembaga yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, dimana 14 lembaga ini ketuanya semua hadir untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di Polres Lombok Tengah.” Ucap Lalu Subadri pada orasinya didepan gerbang Mapolres Loteng, Senin 1/4/24.
Subadri yang juga ketua Gerakan Peduli Anti Narkotika (GPAN) Lombok Tengah itu menegaskan bahwa pihaknya akan membongkar semua kelakuan oknum polisi yang telah melakukan pungli di unit-unit satuan Polres Loteng.
“kita akan bongkar semua, baik dari satreskrim, dari sat narkoba, satlantas, tahti dan semuanya.” Lantangnya berorasi.
Dia berharap, kepolisian sebagi institusi yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat bekerja profesional, bukan malah melakukan pungli terhadap masyarakat.
“kami di sini tidak ingin di polres ini menjadi sarang pungli.” Tegasnya.
Disamping itu, dia menduga bahwa Kapolres juga telah memotong uang operasional anggota polisi jajarannya hingga 40 persen.
“sampai hari ini operasional anggota itu belum diberikan, bahkan ada potongan kurang lebih 40 persen. Untuk itu kita tidak inginkan Polres Lombok Tengah ini menjadi sarang kezoliman.” Terangnya.
Semua ketua lembaga melakukan orasi silih berganti. Namun, hingga belasan ketua lembaga berorasi Kapolres tak kunjung menemui mereka.
Sekitar dua jam tidak di temui Kapolres, masa aksi unjuk rasa mencoba mendobrak gerbang yang dijaga ketat polisi. Aksi tersebut sempat memanas.
Tidak puas, masa aksi unjuk rasa membakar ban bekas persis didepan gerbang Mapolres Lombok Tengah.
Tidak kunjung ditemui Kapolres, masa aksi pun bubar sekitar pukul 14.45 wita dengan penuh kekecewaan.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Loteng, AKP Hery Indrayanto SH menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan masa aksi untuk berdiskusi.
“10 perwakilan sudah bisa diterima, tapi mereka tidak mau. Kita sudah siapkan ruangan, kita memberikan pelayanan yang terbaik.” Katanya.
Sementara, terkait masa aksi yang ingin berdiskusi dengan Kapolres untuk saat ini dia pastikan tidak bisa, sebab saat ini kapolres sedang melaksanakan kegiatan rapat.
“pimpinan sedang melaksanakan rapat bersama Polda melalui zoom meeting untuk menentukan masa depan Loteng kedepan.” Ujarnya.
