MATARAM, radarntb.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah maju dalam tata kelola data dengan meluncurkan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025.
Acara yang berlangsung pada 11 September 2025 di Kantor Gubernur NTB ini menandai komitmen serius pemerintah daerah untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI), sejalan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
Peluncuran ini dihadiri oleh Pj. Sekda NTB Lalu Moh. Faozal, Kepala Bappeda NTB, Kepala BPS NTB, dan Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta perwakilan dari Program SKALA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Buku Metadata ini bukan sekadar dokumen administratif. Menurut Pj. Sekda Lalu Moh. Faozal, metadata menjadi panduan esensial bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memproduksi data yang berkualitas.
Keberadaannya memastikan setiap data yang dihasilkan memiliki penjelasan yang jelas, mulai dari definisi, metodologi, hingga cakupan.
“Dokumen ini menjadi momentum kebangkitan dalam transformasi tata kelola data di NTB. Ke depannya, metadata akan menjadi panduan bagi OPD untuk memproduksi data daerah, yang akan menjadi basis krusial dalam mendukung visi NTB Makmur Mendunia,” ujar Faozal.
Dokumen ini diharapkan dapat mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran program, dan memperkuat transparansi pemerintah.
Selain itu, data yang terstandar dan terbuka akan mendorong partisipasi publik, memungkinkan masyarakat, akademisi, dan media untuk memanfaatkan informasi pembangunan.
Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 merupakan hasil kolaborasi Forum Satu Data NTB yang dikoordinatori oleh Bappeda, dengan Diskominfotik sebagai walidata, BPS sebagai pembina data, dan OPD sebagai produsen data.
Dokumen ini memuat 921 jenis data daerah, termasuk data sektoral rutin dan data prioritas nasional untuk tahun 2025.
Penyusunan buku ini juga mendapat dukungan penuh dari Program SKALA. Team Leader Program SKALA menuturkan bahwa data berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan memperkuat kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan adanya metadata, NTB berada di jalur yang tepat untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan,” jelasnya.
Meski metadata terdengar teknis, dampaknya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan data yang lebih akurat dan terstandar, masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan yang lebih transparan.
Akademisi dan peneliti memiliki basis data terpercaya untuk riset, sementara media bisa mendapatkan sumber data yang valid untuk peliputan yang akurat. Bagi pelaku usaha, data ini dapat digunakan untuk analisis pasar dan perencanaan investasi.
Kepala Bappeda NTB berharap buku metadata ini menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam mengumpulkan data, yang pada akhirnya akan menghasilkan perencanaan yang lebih tepat dan kebijakan yang lebih efektif.
“Mari kita terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan data yang berkualitas, sehingga bersama kita akan mewujudkan NTB makmur mendunia,” tutupnya.
Peluncuran ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah panjang NTB menuju tata kelola data yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Dengan fondasi data yang kuat, NTB siap menjadi pelopor dalam pembangunan berkelanjutan yang transparan dan akuntabel.
