JAKARTA, radarntb.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali menorehkan prestasi strategis di tingkat nasional. Melalui pendekatan komunikasi yang proaktif dan taktis dengan pemerintah pusat, NTB sukses menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Kerja sama ini menjadi landasan pacu percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada Ekonomi Biru (Blue Economy).
Nota kesepakatan tentang Ekonomi Biru tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), di Kantor KKP, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026). Momentum ini kian menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang bergerak dinamis dan responsif dalam menyelaraskan agenda lokal dengan program strategis nasional.
Arah baru tata kelola pemerintahan NTB di bawah kepemimpinan Miq Iqbal menunjukkan perubahan paradigma yang signifikan. Pengalaman panjang sang Gubernur di dunia diplomasi internasional kini dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi antarlembaga. Hubungan daerah dan pusat tidak lagi sekadar koordinasi administratif yang kaku, melainkan kemitraan strategis yang produktif.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Miq Iqbal.
Bagi Pemprov NTB, diplomasi adalah instrumen krusial untuk membuka ruang kolaborasi, menyamakan visi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, serta menarik lebih banyak program strategis nasional agar bisa mendarat di daerah secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kerja sama besar ini dirancang untuk jangka waktu lima tahun ke depan, yang mencakup sembilan ruang lingkup strategis, di antaranya:
Tata Ruang & Tata Kelola: Sinkronisasi penataan ruang laut serta penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.
Hilirisasi & Pasar: Pengembangan hilirisasi produk perikanan dan perluasan akses pemasaran hasil laut.
Pengawasan & SDM: Pengawasan ketat terhadap sumber daya kelautan serta peningkatan kapasitas SDM (nelayan dan pembudidaya) agar lebih kompetitif.
Melalui sinkronisasi ini, pembangunan sektor kelautan di NTB diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi iklim investasi, sekaligus menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat pesisir tanpa merusak ekosistem laut.
Pemprov NTB menegaskan bahwa setiap kerja sama internasional maupun nasional harus diukur dari dampak riil di lapangan, bukan sekadar dari tumpukan dokumen yang ditandatangani.
Manfaat dari MoU ini diarahkan untuk langsung menyentuh para nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha perikanan di NTB melalui: Peningkatan produktivitas hasil laut, penguatan industri pengolahan (hilirisasi), akses pasar yang lebih luas dan adil dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian laut.
Keberhasilan menjadi mitra tunggal KKP RI di tingkat provinsi pada momentum ini membuktikan bahwa komunikasi yang efektif mampu mempercepat hadirnya kebijakan nasional di daerah. Langkah konkret ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov NTB dalam memperkuat ekonomi maritim sekaligus mengakselerasi terwujudnya visi besar NTB Makmur Mendunia.
