BIMA, radarntb.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dengan sigap meninjau langsung lokasi banjir yang melanda Kecamatan Nanga Wera, Kabupaten Bima, Sabtu (22/3/2025), disana ia mendengar keluhan dan harapan warga, salah satunya penghentian pembalakan hutan.
Kunjungan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah provinsi dalam memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan mendengarkan langsung keluhan warga yang terdampak.
Setibanya di lokasi, Gubernur Iqbal berinteraksi langsung dengan warga, menyerap aspirasi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi bencana banjir yang meresahkan.
“Saya datang khusus untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan bahwa pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam menangani masalah ini. Tugas kami sebagai pemimpin adalah mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya di Desa Nanga Wera, Sabtu (22/3/2025).
Dalam kunjungannya, Gubernur NTB didampingi oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bima, BPBD NTB, unsur TNI-Polri, dan tokoh masyarakat. Diskusi intensif dengan warga Desa Nanga Wera menekankan pentingnya langkah mitigasi bencana jangka panjang.
“Kehadiran saya di sini adalah untuk mendengarkan keluh kesah, masukan, dan saran dari Bapak Ibu terkait penanganan situasi saat ini. Banjir akan terus berulang jika masalah di hulu tidak kita selesaikan,” ujarnya.
Ahmad, salah satu tokoh masyarakat yang terdampak banjir, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Iqbal.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan Bapak Gubernur. Ini memberikan kami semangat dan harapan,” ungkapnya.
Ahmad juga mendesak agar pemerintah segera menangani penyebab utama banjir, yaitu pembalakan hutan negara seluas 106 hektar oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Warga dan pemerintah kabupaten telah menandatangani petisi untuk menghentikan pembalakan hutan dan meminta pembentukan pos penjagaan hutan yang melibatkan Polisi Hutan, TNI, dan Polri.
“Masyarakat mendesak Bapak Gubernur untuk menghentikan seluruh aktivitas di hutan titipan negara tersebut. Kami juga meminta pembentukan pos penjagaan di setiap hutan yang rawan pembalakan liar,” tegasnya. (pnd/dyd/knf)
