MATARAM radarntb.com – Lembaga Pengembangan Potensi Generasi Muda (LP2GM) NTB apresiasi Dewan Perwakilan Rakyat yang panggil pihak dinas Pendidikan Provinsi NTB untuk klarifikasi terkait regulasi swakelola tipe 1 dan rekening dewan bertuliskan fee SMA.
“kami DPRD NTB yang telah panggil dinas pendidikan Provinsi NTB untuk meminta klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai regulasi swakelola tipe 1 dan adanya beredar screenshot rekening salah satu anggota dewan yang bertuliskan fee SMA,” kata Ketua Umum LP2GM Novandi kepada radarntb.com, Rabu (10/8/2022).
“kami sebagai LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan generasi muda ini memberikan apresiasi kepada wakil rakyat tersebut yg telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan maksimal,” tambhanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi NTB yang telah hadir memberikan keterangan dan penjelasan sesuai dengan fungsinya di hadapan para legislator di DPRD NTB.
“ini menandakan keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan DAK fisik ini sudah terpenuhi , sehingga kami sebagai element masyarakat bisa memahami,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, maksud baik pemerintah pusat dalam mengeluarkan juklak juknis swakelola yakni mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM yang mungkin selama ini tidak bisa bersaing jika menggunakan mekanisme Tender/ lelang terbuka.
“kenapa pemerintah provinsi memilih swakelola tipe 1 Dari empat jenis swakelola. Kami bisa memahami bahwa saat ini pihak sekolah sedang konsenterasi menerima siswa baru di tahun tahun ajaran baru ini,” terangnya.
Novandi mengatakan, tentu bijak jika Pihak Sekolah ditambah lagi bebannya jika diharuskan mengurus pembangunan fisik ruang kelas yg mana memerlukan skil tersendiri dan pengalaman sebagai kontraktor sehingga dipilih jenis swakelola tipe 1.
“dimana pihak dinaslah yang membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga tidak membebani pihak sekolah melainkan terima jadi,” kata Novandi.
“Kecuali ada oknum kepsek yang punya pikiran lain ingin nyambi jadi kontraktor, sehingga mendorong ketua komite bermanuver, bahkan sampai mengatakan bahwa regulasi tidak benar,
Ditegaskan, seharusnya pihak sekolah dan komite yg mengerjakan dan sebaiknya program DAK fisik ini di batalkan. Jika tidak dia yang mengerjakannya tentu masyarakat bisa menilai mana pihak yg profesional melakukan kontrol sosial dan mana pihak – pihak yang manuver untuk mendapatkan kepentingan sesaat.
“terkadang, sampai rela mengorbankan kepentingan umum yang sangat vital bagi dunia pendidikan kita,” bebernya.
Ia juga mengajak semua pihak, untuk selalu mengingat pesan presiden Jokowi. Bagaimana supaya Polri mengamankan investasi untuk seluruh Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
“apalagi ini proyek pemerintah itu sendiri tentu kita sebagai masyarakat mengharapkan agar segera dilaksanakan, sehingga ekonomi berputar, pedagang pasir menjadi laku, pedagang batu kali, pedagang batu bata, pedagang kayu dan para tukang dan peladen menjadi bergairah,” ujarnya.
“kami, lembaga swadaya masyarakat LP2GM – NTB mengajak kita semua untuk mengutamakan kepentingan UMUM diatas kepentingan pribadi. Jangan sampai ada tendensi ingin membatalkan program pembangunan hanya karena ingin mendapatkan target pribadi,” pungkasnya
Novandi berkomitmen, Secara kelembagaan, Ia akan meminta Polri mengamankan semua program strategis nasional dari oknum – oknum yg membuat kisruh dengan menyebar opini hoak untuk menggagalkan program pemerintah.
