MATARAM, radarntb.com – Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah berani dalam transformasi digital tata kelola pemerintahan. Senin (29/6/2026), Pemprov NTB bersama Komisi Informasi (KI) resmi meluncurkan Elektronik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (e-Monev KIP) 2026 di Graha Bhakti Praja, Mataram.
Mengusung tema “Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik untuk NTB Makmur Mendunia”, sistem ini digadang-gadang menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri (Wagub Dinda), menekankan bahwa era keterbukaan informasi bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Bagi Pemprov NTB, transparansi adalah harga mati untuk membangun kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah pondasi utama. Pemerintah harus responsif dan akuntabel. Saya ingin keterbukaan ini menjadi budaya kerja, bukan karena takut regulasi,” ujar Wagub Dinda saat meresmikan sistem tersebut.
Wagub Dinda juga berpesan agar hasil evaluasi e-Monev ini tidak disikapi sebagai ajang kompetisi menang-kalah. Sebaliknya, ini adalah sarana pembelajaran kolektif untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di NTB.
Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sahnam, memberikan peringatan keras akan pentingnya data dalam pembangunan. “Pembangunan tanpa data adalah spekulasi, dan kekuasaan tanpa transparansi adalah ancaman,” tegas Sahnam.
Tahun 2026 ini, e-Monev KIP akan menyasar 110 badan publik di NTB, mulai dari OPD, instansi vertikal, rumah sakit, BUMD, DPRD Kabupaten/Kota, hingga pemerintah desa dan sekolah (SMA/SMK).
Nantinya, badan publik tersebut akan diklasifikasikan ke dalam lima kategori, seperti Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif.
Di tengah gempuran hoaks dan disinformasi digital, Sahnam menegaskan bahwa tantangan pemerintah saat ini bukan kekurangan data, melainkan menyajikan informasi yang benar, berkualitas, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Peluncuran e-Monev ini diharapkan menjadi gerakan moral bersama. “Mari kita pastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkas Sahnam.
Dengan langkah ini, NTB optimistis dapat menjadi provinsi terdepan dalam keterbukaan informasi di Indonesia, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat.
