MATARAM, radarntb.com – Pemerintah Provinsi NTB kini tengah tancap gas memperkuat tata kelola data melalui implementasi Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan berbasis data ini bukan sekadar mengejar predikat atau nilai administratif, melainkan sebuah misi besar untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan—mulai dari pengentasan kemiskinan hingga transformasi digital—benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Upaya kolaboratif yang dilakukan Dinas Kominfotik NTB bersama Bappeda NTB mulai membuahkan hasil manis. Berdasarkan evaluasi terbaru, NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat “Baik”, sebuah peningkatan tajam dibandingkan capaian sebelumnya yang hanya di angka 53,44 (kategori “Cukup”).
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menekankan bahwa kunci keberhasilan ini ada pada kolaborasi lintas sektor.
“Penilaian Satu Data bukan sekadar tentang seberapa banyak data yang kita punya, tapi bagaimana data itu dikelola, memiliki standar yang jelas, mudah diakses, dan benar-benar jadi acuan dalam mengambil keputusan,” tegas pria yang akrab disapa Aka ini, Kamis (11/6/2026).
Penguatan tata kelola data ini sejalan dengan arahan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Menurut Gubernur, era kebijakan berbasis asumsi harus ditinggalkan dan beralih ke kebijakan berbasis fakta (evidence-based policy).
Data yang akurat dan terintegrasi menjadi “navigasi” bagi pemerintah dalam:
-
Penanganan Kemiskinan: Menentukan titik lokasi prioritas secara presisi.
-
Ketahanan Pangan: Memetakan kebutuhan dan distribusi dengan akurat.
-
Pariwisata & Pelayanan Publik: Menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
-
Transformasi Digital: Mempercepat efisiensi birokrasi.
Meski sudah berada di kategori “Baik”, Pemprov NTB tidak ingin berpuas diri. Sekretariat Forum Satu Data NTB, Dr. Suryani Eka Wijaya, optimis NTB bisa menembus nilai di atas 90 dan meraih predikat “Sangat Baik” tahun ini.
Untuk mencapainya, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah taktis, termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial dan penyempurnaan regulasi tata kelola kebijakan berbasis data . Saat ini, setidaknya 155 peta tematik telah dipetakan oleh Bappeda NTB dan diintegrasikan ke dalam Portal NTB Satu Data serta platform Desa Berdaya.
“Data geospasial ini sangat krusial agar pembangunan kita lebih presisi. Mulai dari sektor pertanian hingga mitigasi kebencanaan, semuanya bisa direncanakan dengan lebih terukur,” jelas Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi.
Di balik angka-angka statistik, tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih efisien dan pembangunan yang lebih maju. Kepala Bidang Pengelolaan TIK Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa penguatan tata kelola data ini juga akan mendongkrak skor Pemerintahan Digital (Pemdi) NTB.
Bagi masyarakat, keberhasilan Satu Data Indonesia berarti pemerintah tidak lagi “meraba-raba” dalam menyalurkan bantuan atau membangun infrastruktur. Dengan data yang terintegrasi, manfaat pembangunan diharapkan sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan.
“Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang efektif. Inilah cara kita memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” tutup Aka.
