MATARAM, radarntb.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. L. Muhamad Iqbal, memastikan stok komoditas strategis mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, beras, hingga pupuk bersubsidi di NTB berada dalam kondisi aman, terkendali, dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal usai menerima laporan langsung dari jajaran Kanwil Perum Bulog NTB, Sales Branch Manager PT Pertamina NTB, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB di Kantor Gubernur NTB, Senin (19/10/2026).
“Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi teknis terus berkoordinasi ketat memantau ketersediaan serta kelancaran distribusi di lapangan. Kami imbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan dan tidak panic buying akibat informasi yang belum terverifikasi,” ujar Miq Iqbal.
Di sektor ketahanan pangan, Perum Bulog NTB bersama pemerintah daerah dijadwalkan bakal menyalurkan Bantuan Pangan dari Presiden pada akhir Oktober 2026.
Bantuan alokasi tiga bulan tersebut berupa total 30 kilogram beras untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program intervensi ini diharapkan mampu mengamankan pasokan pangan rumah tangga sekaligus menekan laju inflasi dan menjaga daya beli warga.
Terkait ketersediaan energi, Pertamina melaporkan bahwa stok BBM dan LPG untuk seluruh wilayah NTB dalam kondisi sangat memadai. Pasokan yang disalurkan melalui Depo Ampenan, Depo Badas, hingga Depo Bima dipantau secara berkala guna menjamin kelancaran rantai distribusi hingga ke pelosok.
Sementara untuk sektor pertanian, perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB melaporkan bahwa proses bongkar muat pupuk bersubsidi—termasuk jenis NPK—dalam volume besar saat ini sedang berlangsung di Pelabuhan Lembar. Pemerintah daerah memastikan pengawasan distribusi akan diperketat agar pupuk bersubsidi sampai tepat waktu ke tangan para petani yang berhak.
Dalam rapat koordinasi berkala via konferensi video, para Bupati dan Wali Kota se-NTB turut melaporkan kondisi stabilitas daerah masing-masing yang tetap kondusif. Gubernur Miq Iqbal pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyaring informasi dan selalu merujuk pada pembaruan resmi dari pemerintah.
